Tidak Ada Moratorium Ritel di Banjarmasin, Alfamart Jamin Ikuti Aturan

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Rabu, 27 Januari 2021 | 14:57 WIB
MINIMARKET: Tampaknya, ritel modern di Banjarmasin bakal kembali menjadi polemik. Foto diambil kemarin di kawasan Banjarmasin Tengah. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
MINIMARKET: Tampaknya, ritel modern di Banjarmasin bakal kembali menjadi polemik. Foto diambil kemarin di kawasan Banjarmasin Tengah. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Pemko belum memutuskan, apakah akan mengizinkan atau tidak penambahan ritel modern di Banjarmasin.

---

BANJARMASIN - Waralaba Alfamart ingin membuka sejumlah ritel modern baru di Banjarmasin. Rencana itu terungkap kemarin (26/1).

Dalam rapat koordinasi di Balai Kota, dibahas permohonan izin pembukaan gerai minimarket tersebut.

"Ada lima gerai baru yang hendak dibuka. Di antaranya di kawasan Basirih dan Jalan Manggis," kata Penjabat Sekdako Banjarmasin, Mukhyar.

Tentu pemko tak langsung mengabulkan. Mukhyar menekankan, keputusan akhir tetap di tangan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

"Intinya, kami mendukung selama tak melanggar aturan. Kami berharap ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Tapi jangan juga mematikan usaha warga," pungkas Mukhyar.

Beberapa tahun yang lewat, ketika Alfamart (dan pesaingnya Indomaret) baru merambah Kalsel, ada wacana untuk pembatasan jumlah ritel. Semacam moratorium.

Namun, hal itu ditepis Kabid PSDP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, Ichrom M Tezar. Argumennya, mengacu Perda Nomor 20 Tahun 2012, tidak ada batasan berapa jumlah ritel yang boleh berdiri di kota ini.

Perda itu hanya mengatur jarak ritel modern dengan pasar tradisional. Termasuk juga jarak dengan pesaing ritel lainnya.

"Berjarak 500 meter. Lalu, di permukiman, bukan kawasan perdagangan dan jasa, hanya boleh ada satu gerai saja," jelas Tezar.

Disperdagin pun sudah meminta Alfamart untuk melengkapi persyaratan dalam berkas permohonan izinnya. Salah satunya, data rinci jumlah ritel Alfamart di Banjarmasin.

Ternyata, Disperdagin tak memiliki data itu. "Terung terang, datanya belum diserahkan kepada kami. Baik yang dikelola secara pribadi maupun perusahaan terbatas," aku Tezar.

Meski tak menyebut batasan jumlah, Perda Nomor 20 memiliki semangat untuk melindungi pasar tradisional dan warung kelontongan.

Dikhawatirkan, pedagang yang lebih kecil kalah bersaing dengan ritel modern. Tezar menangkisnya dengan sigap.

Bahwa ada kewajiban bagi waralaba ritel untuk membina usaha kecil dan menengah di sekitarnya. Istilahnya program kemitraan.

"Mengajari mereka pembukuan keuangan, menyuplai barang dagangan, menyediakan halaman untuk gerobak kecil. Jadi usaha masyarakat tak serta merta mati," tegasnya.

Selain itu, Tezar juga termotivasi oleh potensi dana sosial (corporate social responsibility). "Kami harap Alfamart menyediakan CSR sebagai kompensasi kepada warga Banjarmasin," tutupnya.

Alfamart Jamin Ikuti Aturan

KETIKA dikonfirmasi terkait rencana penambahan ritel di Banjarmasin, perwakilan PT Sumber Alfaria Trijaya, yakni Corporate Communicator Manajer Regional Kalimantan, Budi Santoso mengaku belum mengetahuinya.

"Posisi saya sekarang di Jakarta," ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (26/1).

Namun, ia tak menutupi keinginan perusahaannya, selama ada peluang yang menguntungkan dan memungkinkan.

"Kalau memang ada potensi, kami berharap bisa menambah. Tentu ketika membuka gerai, kami pasti mengikuti aturan pemerintah setempat," jamin Budi.

Mengacu data lama, tahun 2019 lalu, tercatat ada 110 ritel modern di Banjarmasin. 50 gerai milik Alfamart dan 60 milik Indomaret.

Satu sisi, harus diakui, ritel membuka lapangan pekerjaan baru. Berbelanja di sana juga lebih nyaman.

Tapi bagi AH (inisial saja), 63 tahun, pedagang di Pasar Pekauman, ekspansi waralaba ritel membuatnya cemas.

Karena dampaknya sudah terasa. Tak jauh dari Pasar Pekauman, memang sudah berdiri beberapa ritel modern.

Dalam kasus ini, aturan jarak 500 meter yang ditetapkan pemko bisa diperdebatkan.

"Zaman dulu pendapatan bisa Rp500 ribu sampai Rp700 ribu sehari. Sekarang, Rp200 ribu pun susah," keluhnya.

"Apalagi ditambah wabah corona. Saya berharap pemko memikirkan matang-matang nasib warung-warung kecil," tambahnya.

Beda kota tentu beda kebijakan. Sebagai gambaran, di beberapa daerah, contoh di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemkabnya menolak ekspansi waralaba ritel modern.

Tujuannya, melindungi pasar tradisional dan warung kelontongan yang belum bisa bersaing melawan pengecer-pengecer besar. (war/fud/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
bisnis ritel