SAMARINDA–Kerja keras manajemen hotel berburu sertifikat cleanliness, health, safety, environmental sustainability (CHSE) terancam sia-sia. Sebab, pemerintah hingga kini masih membatasi berbagai kegiatan di hotel di tengah pandemi. Ditambah penerapan kebijakan Kaltim Steril di akhir pekan yang membuat kegiatan masyarakat makin terbatas.
Sekretaris Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim Budi Wahjono mengatakan, semua hotel di Bumi Etam telah berusaha mengikuti aturan yang ada. Termasuk mengikuti aturan dari pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satunya kewajiban mengantongi sertifikasi CHSE.
“Sertifikasi CHSE sudah didapatkan, bahkan investasinya itu juga sudah luar biasa. Tujuannya memproteksi dan kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan melalui arahan CHSE tersebut,” jelasnya, Jumat (12/2).
Saat ini setidaknya sudah ada 35 hotel di Kaltim yang mengantongi sertifikat CHSE. Adapun 35 hotel yang menerima sertifikat CHSE yakni tersebar di Samarinda sebanyak 18 hotel, Balikpapan 14 hotel, Sangatta, Tenggarong, dan Penajam Paser Utara masing-masing 1 hotel. Untuk mendapat sertifikasi tersebut memang gratis, namun untuk mengikuti standar CHSE memerlukan investasi yang cukup besar.
Dia menjelaskan, CHSE ini sudah mengikuti beberapa tahapan audit untuk mendapatkan sebuah sertifikat kelayakan beroperasi di tengah pandemi. Apabila hasil audit tidak bagus maka sertifikat tak akan keluar. Sehingga untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah, butuh investasi besar dan mengikuti semua aturan seperti jumlah titik hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan lainnya.
“Hotel terus mengikuti aturan dan itu di luar aturan internal kami. Pemerintah daerah seharusnya mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” tutur GM Mercure Hotel tersebut.
Keputusan Kaltim Steril melalui instruksi gubernur itu disebutnya tak menimbang sektor pariwisata yang memiliki standar ketat protokol kesehatan. Sertifikasi aman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tak dipandang sebagai suatu bukti yang kuat dan sebenarnya bisa bersinergi.
“Sudah jelas aturan yang bernaung di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengatur tentang CHSE. Dengan begitu seharusnya pemerintah daerah ini mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan, mematuhi protokol kesehatan maka harus mematuhi CHSE,” keluhnya.
“Saat ini kita sudah mematuhi CHSE, tapi ada lagi aturan yang melarang beroperasi seakan-akan CHSE yang sulit didapatkan tadi tidak berguna,” imbuhnya.
Menurut dia, peraturan tersebut berdampak pada semua sektor. Sebab, semua masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan saat weekend, padahal terdapat hotel dengan aturan jelas dan mengantongi CHSE. Sebab, CHSE itu dikeluarkan dengan tujuan pariwisata bisa bertahan pada masa pandemi.
“CHSE yang sudah dikeluarkan oleh Kemenparekraf itu harusnya bisa menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. CHSE bertujuan membuat perhotelan bisa tetap beroperasi di tengah pandemi,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria