BALIKPAPAN –Aktivitas ekonomi diperkirakan kembali pulih pada 2022. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, hal itu sangat bergantung pada pemulihan pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2022 diperkirakan tumbuh 5,8–6,3 persen.
Direktur Ekonomi Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana menyampaikan, pada 2022 sektor pariwisata diperkirakan memerlukan waktu untuk pulih ke posisi sebelum pandemi. Harga komoditas global, seperti nikel dan kelapa sawit, akan mengalami peningkatan. Sementara batu bara dan minyak mentah juga diperkirakan belum mampu pulih dalam jangka pendek.
“Dengan kondisi tersebut, kami harapkan pada 2022 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kembali mencapai pertumbuhan sebelum pandemi,” kata dia dalam Diskusi Pembahasan Desk Provinsi Kaltim pada acara “Kunjungan Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 secara daring, Selasa (9/2).
Eka melanjutkan, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 berkisar antara 5,4–6 persen. Yang dicapai melalui dorongan investasi. Berupa peningkatan kualitas investasi dan perkembangan sektor-sektor yang terbebas dari Covid-19.
Sejalan dengan sasaran tersebut, daerah diharapkan mampu mendukung pertumbuhan nasional. Dengan sasaran Kepulauan Bangka Belitung dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5–5,2 persen, lalu Jawa Tengah berkisar 5,4–5,8 persen, Kaltim berkisar 5,8–6,3 persen, dan Sulawesi Tengah berkisar 6,3–7 persen.
“Nasional tidak akan jadi apa-apa apabila tidak didukung rekan-rekan dari daerah,” terang dia.
Khusus Kaltim, pada 2020 mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi minus 2,8 persen. Lalu pada 2021 ini, proyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 4,2 persen. Dan tahun depan, Bappenas memperkirakan akan tumbuh 5,8–6,3 persen. Dengan faktor pendorong kinerja investasi diperkirakan mampu tumbuh tinggi seiring berlanjutnya proyek strategis eksisting.
“Seperti RDMP Balikpapan, Pabrik Semen Kobexindo, serta infrastruktur pendukung penunjang IKN (ibu kota negara) baru,” jelas Eka.
Untuk identifikasi awal isu makro daerah, secara umum kawasan timur Indonesia membutuhkan perhatian lebih. Terlihat dari banyaknya indikator yang lebih rendah dibandingkan di kawasan barat Indonesia (KBI). Adapun prioritas perbaikan adalah SDM dan pendidikan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Juga infrastruktur di beberapa provinsi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Di Kaltim, faktor penghambat utama adalah akses pembiayaan. Di antaranya, DPK/dana pihak ketiga, kredit, dan loan to deposit ratio (LDR) relatif rendah. Sementara pertumbuhan kredit rendah dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tinggi, dan tingkat suku bunga tinggi.
Pada komponen kegagalan pasar adalah produk ekspor tidak terdiversifikasi. Yang membuat kompleksitas produk rendah karena ketergantungan yang besar pada sektor pertambangan.
“Kami yakin Kaltim bergantung pada sumber daya alam. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian ke depan agar tidak terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam,” pesannya.
Kemudian komponen infrastruktur konektivitas dengan densitas atau massa jenis jalan relatif rendah. Lalu kualitas jalan yang perlu ditingkatkan dan kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tinggi.
“Ada satu yang menarik mungkin bisa menjadi bahan diskusi di Kaltim. Yaitu tingkat kecelakaan yang cukup tinggi,” imbuh dia.
Dari delapan komponen identifikasi awal isu makro daerah tersebut, masalah regulasi dan institusi juga menjadi komponen faktor penghambat. Masalah perizinan masih menjadi kendala. Terutama di tingkat kabupaten/kota. Sementara komponen yang bukan menjadi faktor penghambat adalah SDM pendidikan, SDM kesehatan, makro dan fiskal, dan SDM ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Sekprov Kaltim Muhammad Sabani memiliki harapan besar bahwa pada masa pandemi Covid-19, Pemprov Kaltim dapat beradaptasi. Sebab, semua negara di dunia mengalami hal serupa. Yang paling parah bagi Kaltim adalah ketergantungan terhadap pasokan tertentu dan ketergantungan yang sangat besar dari minerba. Selain itu, minyak dan gas bumi yang mendorong ekonomi Kaltim.
“Begitu sektor ini mengalami penurunan terus-menerus, permintaan yang menurun, maka dampaknya sangat besar bagi Kaltim. Dan ini, tidak bisa kita hindari, karena itu salah satu komoditas andalan kita. Kaltim pada khususnya, sepanjang belum ada banyak hilirisasi yang bisa kita lakukan di Kaltim,” terang Sabani.
Sebab itu, strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah mengembangkan kawasan-kawasan strategis. Kemudian melakukan penguatan daya saing infrastruktur dasar. Sebab, diakui selama ini alasan hilirisasi sulit berkembang di Kaltim karena infrastruktur dasarnya kalah dibandingkan Jawa. Aksesibilitas dan kemudahan itu terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatra maupun Sulawesi.
“Di Kaltim sendiri, hitung-hitungannya untuk investasi, sangat njelimet bagi investor. Karena mereka melihat mungkin, profit marginnya masih tipis, sehingga lebih gampang memproduksi bahan baku yang langsung, cash and carry. Atau diproduksi, langsung dijual. Untuk diolah lagi, memerlukan investasi baru lagi. Dan ini hitungannya, kalau tidak di-back up infrastruktur yang memadai, menyebabkan biaya produksinya lebih mahal dibandingkan di Jawa,” papar dia.
Mengenai peluang perekonomian Kaltim ke depan, Sabani mengatakan dengan jujur bahwa batu bara masih menjadi bagian dari komoditas yang menopang industri Bumi Etam. Ke depan pihaknya berharap dengan adanya rencana hilirisasi batu bara di Kutim, tentu mendapat nilai tambah yang lebih besar.
Mengenai hilirisasi ini, diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Sesuai UU Cipta Kerja, dengan berbagai kemudahan dan insentif yang bisa mendorong motivasi untuk berinvestasi di hilirisasi batu bara.
“Memang ada permintaan batu bara, sekarang ini. Seiring dengan mulai menggeliatnya ekonomi. Kita akui memang kontribusi batu bara bagi pertumbuhan ekonomi kita besar. Sampai sekarang ini,” jelas Sabani.
Pada sisi lain, dengan momentum pemindahan IKN ke Kaltim, tentunya dapat mendorong berbagai investasi. Yang akan mendukung berkembangnya calon IKN di Kaltim. Akan banyak kebutuhan pada calon IKN dari berbagai sektor. Dan ini sangat menguntungkan Kaltim. Walau saat ini masih terhalang pandemi dan secara formal belum ada UU tentang pemindahan IKN, tetapi secara persiapan terus dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Di beberapa proyek juga tetap berlanjut. Proyek strategis nasional (PSN) di Kaltim yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sektor lain yang akan meramaikan ekonomi Kaltim adalah sektor perkebunan. Walau crude palm oil (CPO) atau minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit harganya fluktuatif, ke depan sudah ada hilirisasi CPO di Kaltim. Meski masih sedikit. Pemprov Kaltim pun akan mendorong lagi, sehingga nanti pemanfaatan CPO itu lebih banyak dijadikan produk baru turunannya. Tidak sekadar mengekspor CPO yang diproduksi saat ini. “Ini adalah prospek yang sangat bagus,” jelas dia.
Tentunya perekonomian Kaltim tak lepas dari minyak dan gas bumi. Dampak dari aktivitas tersebut membantu perekonomian di Kaltim. Pemerintah pusat terus melanjutkan pembangunan peningkatan Kilang Balikpapan atau Refinery Development Master Plan (RDMP). Kemudian Kilang Bontang juga dimasukkan dalam PSN untuk dilakukan pembangunan.
“Ini beberapa hal yang mungkin bisa akan membantu perekonomian kita di 2021,” katanya. (kip/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria