TANJUNG SELOR – Penarikan retribusi untuk jasa kepelabuhanan di Kaltara, dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara. Hal itu, seiring kewenangan yang diberikan kepada Bapenda dan berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jasa kepelabuhanan yang jadi kewenangan Pemprov Kaltara, yakni Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II di Tarakan, serta Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan. Dari pelabuhan tersebut, cukup besar menyumbang pendapatan daerah. Seperti Pelabuhan Tengkayu I yang dikelola Pemprov Kaltara pada tahun 2019 lalu, memberikan kontribusi besar.
Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kaltara Imam Pratikno. Dalam kurun waktu belum cukup setahun, pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi Tengkayu I kurang lebih Rp 5,1 miliar. Jika dikelola sejak awal tahun, tidak dipungkiri pendapatan retribusi bisa mencapai Rp 10 miliar.
“Kita baru mengelolanya di pertengahan tahun. Retribusi jasa kepelabuhanan cukup besar pendapatan kita,” jelas Imam, kemarin (25/4).
Namun, pada tahun lalu, pendapatan retribusi menurun. Selama 2020, pendapatan retribusi hanya Rp 4 miliar. Dikarenakan, pandemi Covid-19 yang merebak di Kaltara pada 27 Maret tahun lalu. Sehingga, penyesuaian pun dilakukan sesuai instruksi Pemerintah Pusat.
Adanya penyesuaian tersebut, maka target realisasi retribusi alami penurunan. Pada tahun lalu, Bapenda tidak terlalu maksimal menarik retribusi jasa kepelabuhanan, khususnya di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. “Tahun lalu dilakukan pembatasan. Aktivitas orang dibatasi dan masuk pelabuhan, sehingga menurun pendapatan kita,” tutur Imam.
Tahun ini, diharapkan realisasi retribusi jasa kepelabuhanan bisa meningkat. Mengingat, pandemi Covid-19 di Kaltara mulai melandai. Termasuk aktivitas masyarakat pun kembali berjalan, perekonomian mulai menggeliat. Meski masih diberlakukan pembatasan perjalanan masyarakat. Akan tetapi, tahun ini diyakini bisa meningkat retribusi jasa kepelabuhanan.
Di awal tahun ini, tepatnya triwulan I realisasi retribusi jasa kepelabuhanan, khususnya Tengkayu I sudah mencapai Rp 600 juta. “Kita lakukan penyesuaian atas target retribusi jasa kepelabuhanan,” tutupnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post