Insentif Masih Diperlukan Tahun Depan, Data BPS Sebut 82,8 Persen Usaha Turun Pendapatan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Minggu, 19 Desember 2021 | 12:43 WIB
Photo
Photo

JAKARTA–Pergantian tahun kurang dua pekan lagi. Pelaku usaha pun meminta pemerintah kembali mendorong sejumlah insentif bagi sektor usaha. Dengan demikian, pemulihan ekonomi tahun depan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu yang diharapkan adalah kompensasi pajak.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, negara-negara lain juga memberlakukan skema kompensasi kerugian yang berlaku untuk masa pajak selanjutnya dan masa pajak sebelumnya. ”Jadi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk diberlakukan di sini,” ujarnya.

Menurut Arsjad, berdasar analisis dampak Covid-19 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada pelaku usaha, sekitar 82,8 persen usaha mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 14,6 persen tidak mengalami perubahan atau stagnan. Sisanya, 2,6 persen, mengaku mengalami kenaikan pendapatan.

Selain kompensasi pajak, Arsjad menyebutkan terdapat beberapa insentif yang bisa jadi acuan pemerintah. Pertama, relaksasi dan penundaan pembayaran pajak bagi para pengusaha. Khususnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua, memberikan keringanan beban biaya produksi. Misalnya, tagihan listrik.

Ketiga, relaksasi pembiayaan kredit. Menurut Arsjad, insentif itu bisa menjaga likuiditas perusahaan. ”Jika terjadi relaksasi pembayaran kredit, akan sangat membantu bagi perusahaan dan diharapkan lebih diperpanjang lagi,” tuturnya.

Keempat, Arsjad juga meminta agar pemerintah lebih banyak memberikan bantuan modal kepada UMKM. Program itu memang sudah ada, tetapi pemerintah perlu meninjau lebih jauh UMKM mana yang memerlukan bantuan langsung. ”Kuncinya balik lagi ke modal kerja dan semua insentif itu akan sangat membantu bagi para pengusaha, khususnya UMKM,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa dana insentif untuk para pelaku UMKM mencapai Rp 62,47 triliun atau 99,4 persen dari dana yang disiapkan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, sampai November 2021, realisasi klaster insentif dunia usaha bahkan telah mencapai 99,4 persen, yaitu Rp 62,47 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun. Dia optimistis realisasi PEN akan tercapai hingga 95 persen.

“Artinya, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya bergerak. Dan karena kegiatan ekonominya bergerak, maka ada klaim atas insentif pajak. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi atau tidak ada transaksi, maka tidak ada klaim,” tuturnya. (agf/JPG/rom/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria