Sulitnya mendapatkan solar bersubsidi membuat antrean kendaraan mengular hingga berkilometer di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bahkan di Kota Minyak, pemandangan tersebut kerap didapati. Perlu solusi, agar kegiatan industri berjalan kencang.
BALIKPAPAN - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Balikpapan Ibrahim mengungkapkan, untuk mengurai permasalahan tersebut pihaknya tengah mengajukan penambahan jatah pembelian solar bersubsidi. Yang tadinya hanya 200 liter diharapkan menjadi 400-500 liter per truk.
Ibrahim juga mengatakan telah berulang kali menggelar rapat bersama Pertamina hingga mengajukan ke gubernur. Dia menegaskan akan mengawal perjuangan penambahan jatah pembelian solar tersebut hingga tuntas. “Kami berharap Januari 2022 sudah rampung supaya teman-teman juga bisa tenang dan bisa mendapatkan tambahan solar,” ungkap Ibrahim, Senin (20/12).
Sulitnya mendapatkan pasokan solar bersubsidi, kata Ibrahim sangat berbanding terbaik dengan solar nonsubsidi yang tersedia setiap saat. Selama ini, pembelian solar bersubsidi dibatasi Rp 1 juta per truk.
“Kalau dipakai di dalam kota, empat ret habis, otomatis kembali lagi ke SPBU. Terus berulang yang membuat antrean mengular. Jika mau satu harga, segera diputuskan. Kami tinggal menyesuaikan tarif angkutan. Tapi kalau solar subsidi belum dihapus, maka kuota solar subsidi harus ditambah untuk mengurai antrean,” imbuhnya.
Di samping itu, Aptrindo Balikpapan juga mewajibkan truk tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor atau nomor polisi luar daerah, melakukan mutasi.
Dia mengimbau, bagi truk maupun tronton dengan nomor polisi luar daerah yang pembelian cash segera memindahkan atau balik nama ke Balikpapan. Sedangkan kendaraan dalam masa kredit, akan diminta datanya, selanjutnya diberi keringanan disertai catatan.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, pihaknya telah menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh pelaku usaha truk. Mutasi kendaraan untuk truk yang tidak terikat pembiayaan, yakni tiga bulan setelah surat pemberitahuan diterbitkan.
Kewajiban mutasi sudah barang tentu berkorelasi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat di masa sekarang perekonomian belum pulih sepenuhnya akibat dampak pagebluk Covid-19. Lebih dari itu, ketentuan tersebut untuk menjadikan pelaku usaha lokal sebagai tuan di rumahnya sendiri.
Hanya saja kian kemari, secara akurasi dia mengatakan serbuan pengusaha truk luar daerah semakin signifikan. Yang semakin mempersempit peluang pengusaha lokal. Di mana banyak para pengusaha truk luar daerah telah membuka cabang di Balikpapan, kemudian kirim truk dari luar daerah dan menikmati pengerjaan proyek yang ada di dalam kota.
Tentu itu sangat merugikan dan berimplikasi terhadap pengusaha lokal. Padahal, lanjut dia, pelaku usaha angkutan truk di Balikpapan masih mampu melayani kebutuhan dalam kota. “Kecuali kami tidak mampu, silakan. Ini bisa jadi permasalahan serius,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan, antrean truk solar tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apalagi dengan wacana perpindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Bahkan beberapa kali, kata Ibrahim terjadi insiden berupa tabrakan akibat antrean yang panjangnya hingga 3 kilometer.
Mengingat untuk mengantre, setiap truk setidaknya sampai dua hari demi mendapatkan solar bersubsidi. Sementara tarif angkutan dipatok normal. “Memang masih banyak PR yang terjadi. Dan kita harus memberi perhatian terhadap pengusaha lokal sebagai pemain utama,” tandasnya. (lil/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria