Akselerasi Fintech di Kaltim Semakin Agresif

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 27 Desember 2021 | 15:08 WIB
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma

SAMARINDA – Financial technology (fintech) peer-to-peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tumbuh subur di Kaltim. Baik dari pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, sampai Oktober 2021 terdapat 104 perusahaan fintech berizin dan terdaftar di OJK. Dari perusahaan fintech tersebut, pinjaman yang telah disalurkan di Kaltim mencapai Rp 2,78 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 579.824 borrower.

Begitu juga jumlah pemberi pinjaman dari Kaltim. Jumlah lender di Kaltim mencapai 9.879 entitas, dengan total penyaluran sudah mencapai Rp 577 miliar. “Saat ini, kinerja fintech semakin agresif. Ini tentunya menandakan fintech lending sudah memberikan manfaat finansial untuk masyarakat Kaltim,” jelasnya, Minggu (26/12).

Menurutnya, fintech telah menjadi salah satu inovasi pada bidang keuangan yang sukses. Dengan pemanfaatan teknologi, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem sehingga mampu menjangkau masyarakat unbankable atau yang tidak terjamah bank.

Namun, seiring maraknya utang online ilegal yang tidak terdaftar dan diawasi OJK, Made berharap penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Penerima pinjaman hendaknya mengajukan pinjaman pada fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan SOP keamanan pengguna sesuai standar yang diberlakukan.

“Harapannya masyarakat terhindar dari banyaknya perusahaan fintech ilegal,” katanya. Selain itu, biaya pinjaman (bunga) di fintech lending harus dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata, antara pemberi dan penerima pinjaman.

Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur, dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 persen per hari.

Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya bila pinjam Rp 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 2 juta. (ctr/ndu/k15)

Editor : izak-Indra Zakaria