Minyak Goreng Langka, Diklaim karena Panic Buying

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 27 Januari 2022 | 08:56 WIB
Photo
Photo

BALIKPAPAN–Sejak pemerintah menetapkan harga Rp 14 ribu per liter pada 19 Januari, minyak goreng lenyap di sejumlah ritel modern Kota Balikpapan. Banyak minimarket kehabisan stok dalam sekejap. Kelangkaan ini menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan.

KPPU telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah ritel modern di Balikpapan pada Sabtu (22/1) dan Minggu (23/1) lalu. Hasilnya, memang peritel modern telah menerapkan harga sesuai kebijakan pemerintah. “Namun beberapa gerai menetapkan harga dengan persyaratan tertentu. Sebagai contoh, minyak goreng dibanderol dengan harga Rp 27 ribuan per 2 liter. Dengan kewajiban pembelian barang lain senilai minimal Rp 100 ribu,” ucap Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan Manaek SM Pasaribu dalam keterangan resminya, Selasa (25/1).

Pemantauan stok dan harga minyak goreng dilakukan KPPU di sejumlah gerai ritel modern di Balikpapan. Seperti di bilangan Jalan Jenderal Suprapto (Kampung Baru Tengah, Balikpapan Barat), Jalan Soekarno-Hatta (Balikpapan Utara), Jalan AW Sjahranie (Batu Ampar, Balikpapan Utara), Jalan Gajah Mada (Klandasan Ilir, Balikpapan Kota), Jalan Jenderal Sudirman (Balikpapan Selatan), dan Jalan Marsma Iswahyudi (Balikpapan Selatan). Di minimarket Indomaret, kata dia, stok minyak goreng terpantau kosong. Selanjutnya, pemantauan juga dilakukan pada gerai Alfamidi. Stok minyak goreng di Alfamidi juga terpantau kosong.

Manaek mengatakan, dari keterangan petugas kasir di sejumlah gerai minimarket yang ditemui, minyak goreng dipasok rutin. Yakni, 2 atau 3 hari sekali. “Begitu pasokan minyak goreng diturunkan, dalam hitungan jam sudah habis diborong konsumen,” katanya. Menurut karyawan supermarket, lanjut dia, juga sudah diatur pembatasan pembelian maksimal 2 liter per orang. Untuk menghindari aksi borong minyak goreng subsidi ini.

Beberapa ritel yang ditemui, menyatakan bahwa stok tersedia di gudang dan belum didistribusikan ke beberapa gerai. Dari hasil pemantauan tersebut, KPPU Kanwil V Kalimantan menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng ini karena fenomena panic buying di level konsumen. Sehingga permintaan terhadap minyak goreng subsidi di awal penerapannya menjadi sangat tinggi. Dibandingkan kecepatan distributor dalam menyuplai minyak goreng di sejumlah ritel. “Sangat kecil kemungkinan pasokan minyak goreng ditimbun di level produsen. Karena harga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya dengan menahan pasokan, tidak akan mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen,” terang dia.

Manaek menilai, fenomena panic buying tidak akan berlangsung lama. Karena pemberlakuan kebijakan satu harga minyak goreng akan berlangsung selama enam bulan. Sehingga semestinya konsumen tidak perlu melakukan aksi borong. Atau menimbun minyak goreng di rumah karena stok sudah dijamin pemerintah. Karena itu, Manaek mengimbau konsumen untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan serta meminta pemasok untuk segera mempercepat supply di seluruh retailer.

Terhadap beberapa ritel yang menjual minyak goreng dengan persyaratan mewajibkan pembelian barang lain sejumlah harga tertentu, adalah bentuk tindakan yang tidak melaksanakan instruksi

pemerintah. Sehingga Kanwil V KPPU Kalimantan akan melakukan pengawasan terhadap perilaku gerai tersebut. “KPPU tetap akan melakukan penelitian dan pengawasan terhadap sejumlah produsen yang menguasai pasar minyak goreng. Serta tetap akan menilai kebijakan pemerintah, yang dapat mendorong pertumbuhan industri minyak goreng. Agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, pemberlakuan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp 14 ribu itu, telah berlaku sejak 19 Januari lalu. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan. Dan batas waktu pemberlakuan kebijakan tersebut adalah Rabu (26/1) ini. Kebijakan subsidi harga minyak goreng merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari para pelaku usaha perkebunan. Nilainya mencapai Rp 7,6 triliun sampai enam bulan ke depan dengan jumlah 1,5 miliar liter.

“Kemarin sudah diluncurkan sebanyak 11,2 juta liter. Ini sudah dirapatkan pada 25 November 2021,” kata dia.

Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan operasi pasar minyak goreng satu harga pada 20 Januari lalu. Sebelumnya, pemprov mendapat kuota sebanyak 80 ribu liter senilai Rp 1,2 miliar. Yang dibagi untuk tiga kabupaten/kota. Yaitu, Balikpapan sebanyak 20 ribu liter, Samarinda sebanyak 40 ribu liter, dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebanyak 20 ribu liter. “Yang menarik Samarinda, Pemkot Samarinda membantu mendistribusikan sampai ke RT. Kalau daerah lain hanya sampai kecamatan,” jelas dia.

Menurut dia, jika para pelaku usaha masih tetap menjual minyak goreng di atas Rp 14 ribu, setelah adanya kebijakan subsidi harga minyak goreng, dipastikan akan merugi. Dan jika ada pelaku usaha yang masih belum mendapatkan subsidi, bisa mengusulkan melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). “Kalau tidak, maka harga yang mereka terapkan akan kalah dengan harga minyak goreng yang diterapkan oleh Aprindo. Dengan harga Rp 14 ribu. Dan saya imbau kepada masyarakat, agar membeli minyak goreng di pasar swalayan,” pesan dia.

Untuk saat ini, Disperindagkop-UKM Kaltim mengawasi pedagang yang memanfaatkan momentum tersebut. Dengan memborong minyak goreng subsidi dengan harga Rp 14 ribu. Untuk selanjutnya dijual ke pasar tradisional dengan harga yang relatif tinggi. “Semestinya mulai tanggal 26 Januari, tidak ada lagi harga di atas Rp 14 ribu. Kalau masih ada yang mau main-main, silakan dicoba aja. Karena kami punya market intelijen. Kalau ada yang melakukan hal itu pasti akan ketahuan,” pungkasnya. (riz/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria