Pemerintah daerah diminta memberi “karpet merah” kepada investor yang ingin masuk ke pariwisata. Sebab, sektor ini harus segera berbenah, menyambut kunjungan wisatawan domestik yang meningkat signifikan seiring proyek perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.
BALIKPAPAN - Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN telah disahkan menjadi UU. Di mana IKN Indonesia baru dinyatakan resmi berpindah dan letaknya di Kaltim. Dengan demikian, seluruh aktivitas pemerintahan akan berpindah dari Jakarta ke IKN baru yang akan diberi nama Nusantara.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun telah membentuk tim untuk menyiapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di mana Kemenparekraf telah melakukan upaya-upaya, mulai perencanaan sampai penganggaran untuk memaksimalkan potensi wisata di IKN.
Menurut Sandiaga, pelaku parekraf harus jeli melihat peluang di IKN baru. Terutama di sektor perhotelan hingga kuliner, sehingga bisa membuka lapangan kerja. “Pelaku usaha sudah harus mengukur dampaknya. Begitu pun dengan daerah di sekitar IKN baru,” ujarnya akhir pekan lalu.
Nantinya, Jakarta bakal menjadi wilayah dengan fokus sektor di ekonomi, hal yang sama sudah terjadi seperti Sydney di Australia dan New York di Amerika Serikat yang memisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi.
“Berkenaan dengan pengembangan IKN, kunjungan domestik (ke Kaltim) mengalami peningkatan. Apalagi sudah ada UU pasti akan naik lagi. Hampir semua datang. Paling banyak dari pemerintahan atau BUMN yang hadir,” tambah Ketua Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA) Kaltim Joko Purwanto, Minggu (30/1).
Secara data, Joko memang tidak menyebutkan secara pasti angka kunjungan wisatawan ke Kaltim. Hanya saja, semenjak adanya isu IKN ditambah telah disahkannya UU IKN membuat kunjungan semakin meningkat termasuk Balikpapan sebagai pintu gerbang.
Sedangkan terkait kunjungan wisatawan luar negeri, sepanjang masih diberlakukannya kebijakan karantina belum terlihat melonjak. Disebabkan biaya karantina lebih mahal dari harga paket wisata. Apalagi banyak negara tetangga menerapkan cuti pendek, sehingga enggan buat datang selama masih diberlakukan karantina.
Melalui IINTOA, pihak asosiasi telah bersurat ke Presiden agar penerapan karantina bias dievaluasi kembali. “Point of interest ke Kaltim masih IKN, karena uang perjalanan masih kecil. Agar perekonomian segera pulih, infrastruktur ke lokasi wisata harus dibenahi dan berlomba mendatangkan investor di bidang pariwisata. Permudah para investor bukan dipersulit, didukung bukan malah dibebani,” ucapnya.
Dirinya menggarisbawahi, bahwa perizinan itu jangan dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebab kata Joko, PAD akan didapatkan setelah perusahaan tersebut berdiri dan menjadi sumber PAD dan menyerap tenaga kerja daerah/lokal. Itu lebih besar manfaatnya dibandingkan hanya mengejar PAD perizinan.
“Jika kita hanya mengejar PAD perizinan investor akan lari. Padahal, banyak daerah lain berlomba-lomba menggaet investor. Dengan IKN yang di depan mata, kita harus segera bergerak. Contohnya saja Kota Batu, Jawa Timur para investor diberi karpet merah dan ketika berdiri mereka bisa memberikan kontribusi PAD,” kata Joko.
“Walau perizinan dipermudah tetap dibarengi pengawasan. Perizinan tetap diberlakukan tapi jangan sampai mempersulit. Apalagi yang berkaitan dengan parekraf saya yakin masih terus berkembang,” tandasnya. (ndu/k15)
Ulil Muawanah
yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria