Minyak goreng harga normal saat ini sulit dicari. Meski pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Fakta di lapangan tak seindah ketetapan di kertas.
SAMARINDA-Kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia diramal akan bertahan hingga pertengahan tahun ini. Sehingga, harga minyak goreng dalam negeri pun diperkirakan masih akan tinggi.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, kenaikan harga CPO masih menimbulkan ekses negatif, terutama bagi masyarakat luas.
Harga produk turunan CPO, seperti minyak goreng melambung tinggi. Selama harga CPO masih tinggi, maka sangat sulit bagi harga produk turunannya, seperti minyak goreng untuk dijual murah. Hukum pasar berlaku, harga bahan baku mahal maka harga produk pasti ikut mahal.
“Namun, kenaikan harga CPO saat ini memang disebabkan harga minyak nabati internasional yang masih sangat tinggi. Sehingga, harga jual CPO juga meningkat,” tuturnya, Kamis (10/2).
Dia menjelaskan, kenaikan harga CPO diprediksikan masih terus berlanjut hingga pertengahan tahun. Maka harga minyak goreng akan bertahan setidaknya hingga Juni 2022. Untuk menurunkan harga CPO, pemerintah harus membuka selebar-lebarnya pintu ekspor. Saat pasar telah jenuh dengan produk CPO, harga akan berangsur turun lantaran jumlah pasokan berangsur sama dengan jumlah permintaan.
Sebab saat ini, pemerintah justru berencana membatasi ekspor CPO untuk mengatasi kemelut harga minyak goreng. Padahal, pembatasan ekspor akan membuat suplai dunia terganggu di tengah tingginya demand. Kebijakan itu dinilai bukan solusi. Sementara di sisi lain, berbagai strategi penurunan harga masih terus didiskusikan dengan para pemangku kepentingan. “Jika harga CPO masih mahal, tentu akan memengaruhi harga jual minyak goreng, seiring produsen minyak goreng yang membeli CPO dengan harga mahal,” ungkapnya.
Ditemui terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Kaltim Gatot Teguh Januar mengatakan, kenaikan harga minyak goreng yang masih bertahan di angka tinggi berpengaruh besar terhadap stok barang.
Pembatasan dilakukan, sebab harga bahan baku masih mahal. Saat ini, stok di swalayan kecil maupun besar juga terus habis. Hal itu juga disebabkan supplier minyak membatasi. Pembatasan itu dilakukan karena gudang milik para distributor juga dibatasi stoknya.
“Saat ini, hampir semua merek dari minyak goreng mengalami gangguan distribusi. Sehingga, kesulitan menghadirkan stok minyak yang cukup untuk masyarakat,” katanya, Kamis (10/2).
Jika biasanya sehari, swalayan besar bisa dikirimkan satu kontainer (sekitar 1.500-2.000 karton) per hari. Kini, palingan hanya sekitar 50 karton. Itu juga kalau kebagian dari distributor. Sehingga, hampir semua swalayan membatasi pembelian. Satu orang hanya boleh maksimal 2 liter. Hal itu dilakukan agar tidak diborong tengkulak, yang ingin menjual kembali. Pihaknya berusaha memastikan seluruh minyak terjual pada konsumen yang langsung menggunakan.
MINYAK GORENG DITIMBUN
Fenomena kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng (migor) di sejumlah daerah telah diselidiki Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dari temuan ORI, terendus adanya penimbunan stok migor. Kemudian ditemukan juga pengalihan migor dari pasar modern ke pasar tradisional. Serta munculnya panic buying.
Anggota ORI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, harga migor di sejumlah daerah yang dipantau cenderung di atas harga eceran tetap (HET). Di Aceh, misalnya, harga per liter migor berada di kisaran Rp 18 ribu. Kemudian di Sumatra Utara Rp 19 ribu, Sumatra Barat Rp 18 ribu, Kalimantan Timur Rp 23 ribu, dan Jawa Barat Rp 22 ribu.
Padahal, dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 6/2022 diatur HET migor curah sebesar Rp 11.500 per liter. Kemudian kemasan sederhana Rp 13.500 per liter. Dan kemasan premium sebesar Rp 14 ribu per liter. Kebijakan HET migor yang mencabut Permendag 3/2022 itu berlaku mulai 1 Februari.
Yeka menambahkan, kesulitan masyarakat dalam mendapatkan migor sesuai HET itu bisa terjadi karena adanya keterlambatan antara penetapan regulasi dengan pelaksanaan regulasi di lapangan. “Masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai regulasi memang bisa terjadi karena ada delay (keterlambatan) itu,” tegas Yeka.
ORI mendorong Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan migor sesuai HET. Lembaga negara bidang pengawasan administrasi pemerintahan itu juga meminta pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan migor. ORI juga mengisyaratkan agar BUMN meng-cover 10-15 persen kebutuhan pasar terhadap migor.
Selain itu, ORI mendorong pemerintah agar memprioritaskan perusahaan CPO atau minyak sawit mentah untuk memproduksi migor. Pemerintah juga diminta untuk memastikan pengawasan terhadap produsen dalam mematuhi ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). “Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying,” ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebut belum stabilnya harga migor di pasaran disebabkan belum lancarnya distribusi dengan harga sesuai regulasi. Dia menyebut saat ini distribusi tengah bergulir. ”Saya pastikan minggu ini dari Aceh hingga Papua sudah mendapat pasokan minyak goreng,” ujarnya. (rom/k15)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria