JAKARTA – Ekonomi yang berangsur pulih berdampak pada penerimaan pajak yang merangkak naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pada Januari 2022 saja, pemerintah sudah mengantongi Rp 109,1 triliun dari penerimaan pajak.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 yang hanya Rp 68,45 triliun, penerimaan itu tumbuh 59,39 persen. ’’Ini prestasi yang sangat baik,’’ ujarnya pada konferensi pers secara virtual (22/2).
Dia memerinci, sumber penerimaan itu di antaranya berasal dari PPh nonmigas Rp 61,14 triliun, PPN & PPnBM Rp 38,43 triliun, PBB & pajak lainnya Rp 590 miliar, kemudian PPh migas Rp 8,95 triliun.
Ani menjelaskan, kinerja penerimaan pajak Januari ditopang pemulihan ekonomi, yang terlihat dari membaiknya indeks PMI (purchasing managers’ index, harga komoditas, dan ekspor-impor). Selain itu, pertumbuhan penerimaan yang sangat tinggi ditopang beberapa faktor yang tidak berulang.
’’Di antaranya adalah low-based effect Januari 2021 karena perlambatan ekonomi akibat Covid-19, luasnya cakupan kelompok lapangan usaha (KLU) insentif pajak, dan tingginya restitusi,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, PPh migas tumbuh sangat tinggi. Penyebabnya adalah kompensasi dari kuartal III dan IV 2021 yang baru dibayarkan pada Januari 2022. ’’Ke depan, meski akan mengalami normalisasi pertumbuhan, penerimaan pajak diharapkan akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi,’’ jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan, hingga kemarin ada 3,2 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2021.
Di antara jumlah itu, 3,1 juta SPT tahunan disampaikan wajib pajak orang pribadi dan hampir 100 ribu SPT disampaikan wajib pajak badan. ’’Kami terus dorong penyampaian SPT lebih awal waktu. Masyarakat akan mendapat e-mail blast juga, kami juga lakukan kampanye dan upaya-upaya lainnya hingga kerja sama dengan pihak ketiga, yakni pemberi kerja,’’ paparnya.
Dia mengingatkan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau Maret 2022. Sementara itu, pada SPT tahunan wajib pajak badan, pelaporannya dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau April 2022. (dee/c12/dio)
Editor : izak-Indra Zakaria