Kasus kecelakaan maut di turunan Muara Rapak, Balikpapan, masih jadi perhatian. Pemerintah bersama kepolisian masih berjaga di pos pengawasan. Kendaraan besar dilarang melintas di jalan protokol.
BALIKPAPAN–Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan terus mengawasi sejumlah titik di Balikpapan terhadap truk di atas 20 feet atau tronton. Peraturan wali kota (perwali) kini melarang “raksasa” jalanan melintas di jalan protokol pada pukul 05.00–22.00 Wita.
Kepala Dishub Balikpapan Elvin Junaidi mengatakan, posko pengawasan sudah berlangsung di tujuh titik. Pengawasan yang dilakukan bagian dari sosialisasi sesuai surat edaran pemerintah daerah, kepada sopir maupun pengusaha angkutan tersebut. Upaya sosialisasi itu masih berlangsung.
“Semakin hari, semakin terjadi penurunan kendaraan angkutan besar yang melanggar jam operasional. Dulu tercatat bisa 100 unit per hari kendaraan yang mencoba masuk. Sekarang hanya belasan hingga di bawah 10 unit,” tuturnya.
Kebanyakan kendaraan yang melintas berasal dari luar daerah. Mengingat jalur logistik Balikpapan sangat padat. Alasan para sopir yang mengendarai mengaku belum mengetahui peraturan itu. Sehingga mereka diminta putar balik. Sejak dibentuk posko, Elvin menyebut, tercatat ada tiga kendaraan telah ditilang yang berasal dari luar kota. “Yang kami tilang itu karena sudah kelewatan, menerobos. Si pengemudi juga bersikeras dan kir kendaraan telah mati,” ungkap Elvin.
Adapun di dalam kota, menurut dia, pengemudi Balikpapan mulai patuh dan disiplin. Cuma dalam kir kendaraan, terkadang ada temuan rem yang tidak berfungsi baik, sehingga diminta memperbaiki dulu. Sebab harus sesuai standar agar kendaraan diperkenankan beroperasional.
“Sosialisasi kami lihat juga masih diperlukan. Pengemudi dari luar daerah belum mengetahui kebijakan tersebut. Untuk di dalam kota, sudah baik dan mematuhi peraturan,” timpalnya.
Lebih kepada sosialisasi persuasif, bukan pada penindakan. Dishub melakukan pencegahan agar kendaraan tersebut tidak melalui kota. Dengan begitu bisa menghindari kejadian nahas di turunan Muara Rapak, Balikpapan tidak kembali terulang. Evaluasi kata Elvin pasti dilakukan bersama pihak terkait, sembari menunggu kebijakan selanjutnya.
Dia menunggu hasil koordinasi dengan pihak kepolisian, karena ada pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan peraturan baru. Sementara ini masih tahap sosialisasi dulu tentang jam edar baru.
Tujuh posko pengawasan berada di Kilometer 3, Kilometer 5, Kilometer 13, depan rumah jabatan wali kota, simpang Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pos Pelabuhan Semayang, dan Karang Anyar. Diakui paling padat berada di posko Kilometer 13 karena dekat Terminal Peti Kemas Kariangau.
“Evaluasi melibatkan seluruh stakeholder. Nanti dalam Forum Lalu Lintas akan dikaji kembali. Walaupun peraturan bebas ODOL (over dimension over loading) diterapkan mulai 2023, tapi sekarang kami juga sudah tidak mengeluarkan lagi kir ODOL,” jelasnya.
Posko di Kilometer 3, Jalan Soekarno-Hatta, kemarin sore tampak dijaga lima petugas. Dalam sehari dibagi menjadi dua sif, pukul 04.30–13.30 Wita dan 13.30–22.00 Wita. Petugas yang berjaga melibatkan empat anggota Dishub, satu orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), satu orang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Provinsi Kaltim dan Kaltara, serta satu 1 orang dari Satlantas Polresta Balikpapan.
Setya, salah seorang petugas menuturkan, dalam sehari terkadang ada 4–5 kendaraan besar melintas di luar jam edar. Beralaskan ingin mengisi bahan bakar minyak (BBM), tambal ban, ataupun servis. Walau demikian, sesuai jam edar kendaraan tidak diperbolehkan melintas.
“Kami minta putar balik, karena belum ada perubahan peraturan untuk jam edar. Sampai kapan pengawasan posko ini kami belum tahu, menunggu keputusan dari wali kota. Untuk yang ditilang kalau di Posko Kilometer 3 belum ada, belum ada temuan kir mati juga. Semua masih tahap sosialisasi,” ucapnya. (rom/k8)
Ulil MUAWANAH
yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria