SAMARINDA-Nilai ekspor Kaltim pada Januari 2022 mencapai USD 1,09 miliar. Angka itu mengalami penurunan sebesar 52,40 persen, dibanding ekspor Desember 2021. Sementara bila dibanding Januari 2021 mengalami penurunan 14,05 persen. Penurunan ekspor pada Januari 2022, sesuai prediksi pelaku usaha. Penyebabnya adalah pelarangan ekspor batu bara pada 1-31 Januari.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, ekspor Kaltim pada Januari 2022 mengalami penurunan sebesar 52,40 persen, dibanding Desember 2021 yaitu dari USD 2,30 miliar menjadi USD 1,09 miliar.
Menurunnya nilai ekspor Januari 2022, disebabkan turunnya nilai ekspor barang migas dan barang non-migas. Nilai ekspor migas pada Januari 2022 sebesar USD 72,55 juta atau turun sebesar 60,94 persen, dibanding nilai ekspor pada Desember 2021. Sedangkan nilai ekspor non-migas mengalami penurunan sebesar 51,65 persen dibanding nilai ekspor pada Desember 2021.
Penurunan nilai ekspor barang non-migas pada Januari 2022 dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor barang hasil tambang. Pada Desember 2021, ekspor barang hasil tambang tercatat sebesar USD 1,70 miliar, turun 62,09 persen pada Januari 2022 menjadi USD 640,74 juta.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim Muhammad Hamzah mengatakan, penurunan ekspor pada Januari tentunya sudah sesuai prediksi. Sebab pada awal tahun larangan ekspor, tentunya akan berdampak bagi ekspor batu bara Benua Etam. Untuk jangka pendek, setidaknya ekspor bisa menurun hingga 50-60 persen. “Larangan ekspor pada awal tahun ini yang membuat ekspor kita menurun pada Januari,” jelasnya, Rabu (2/3).
Untuk diketahui, pemerintah sempat melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan ekspor batu bara pada 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan 31 Desember 2021.
Larangan tersebut karena, pemerintah mengutamakan kewajiban pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) atau dalam hal ini untuk pembangkit listrik dan menghentikan sementara ekspor.
Ditemui terpisah, praktisi pertambangan batu bara Kaltim Eko Priyatno mengatakan, larangan itu dilakukan untuk perusahaan batu bara yang belum memenuhi DMO. Sehingga, secara otomatis akan menunda emas hitam yang seharusnya dikirim ke luar negeri. Pelarangan itu dilakukan dalam sebulan.
Bila aturan itu sudah selesai, seharusnya data Februari nanti ekspor Kaltim bisa kembali meningkat. “Seharusnya kalau larangannya sudah selesai, pelaku usaha bisa melanjutkan lagi untuk melakukan ekspor,” jelasnya, Rabu (2/3).
Eko menuturkan, aturan itu sebenarnya pada Januari sebagai penahan pelaku usaha yang terbuai oleh tingginya harga batu bara, dan terus mengirim ke luar negeri. Sehingga, DMO tidak terpenuhi.
Hal itu yang membuat pemerintah memberikan pengetatan agar dipenuhi DMO, baru boleh ekspor lagi. Wajar, jika pada Januari ekspor Kaltim menurun. Sebagai daerah yang 90 persen ekspornya berasal dari emas hitam, tentunya akan terganggu. Namun pada Februari, pelaku usaha kembali mengejar ketertinggalan ekspornya. “Setidaknya, pelaku usaha batu bara menyelesaikan kewajiban DMO-nya. Tapi, saya lihat Februari sudah kembali lagi seperti semula,” pungkasnya. (rom/k15)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria