Pengembangan ekonomi hijau (green economy) semakin gencar disuarakan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kampanye ini bakal membuat permintaan batu bara terus menurun setiap tahunnya. Untuk itu Kaltim harus bersiap.
SAMARINDA – Komitmen-komitmen untuk mengurangi emisi karbon telah disampaikan oleh berbagai pihak, salah satunya melalui forum the 26th UN Climate Change Conference of The Parties (COP 26) di Glasgow. Di mana banyak negara termasuk Tiongkok yang merupakan pasar ekspor utama Kaltim kembali memperkuat komitmennya untuk membatasi penggunaan batu bara dan segara beralih ke energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky Perdana Gozali mengatakan, kajian dari International Energy Agency (IEA) juga mengonfirmasi bahwa permintaan batu bara global diperkirakan akan terus mengalami penurunan, hingga tahun 2030 apabila skenario dari green economy sudah diberlakukan di banyak negara.
Dari sisi domestik, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, tidak akan ada lagi tambahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang baru. Di sisi lain, justru RUPTL 2021-2030 akan meningkatkan porsi EBT dari sebelumnya 30 menjadi 48 persen dari keseluruhan sumber energi pembangkit listrik di Indonesia.
“Melihat hal tersebut Kaltim perlu untuk segera melakukan shifting struktur perekonomian untuk segera menyongsong era ekonomi hijau,” ungkapnya, Senin (14/3).
Saat ini, perekonomian Kaltim masih sangat bergantung dengan sektor pertambangan batu bara, dengan pangsa rata-rata sebesar 45,03 persen selama lima tahun terakhir. Lebih lanjut, Kaltim juga masih memiliki ketergantungan fiskal seiring dengan besarnya peran dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA), yang memiliki pangsa sekitar 31 persen dari total pendapatan seluruh daerah di Kaltim.
Ketergantungan ekonomi yang sangat dominan terhadap sektor pertambangan menyebabkan daerah-daerah di Kaltim menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal terutama fluktuasi harga komoditas batu bara. Dalam 10 tahun terakhir terlihat bahwa tren peningkatan dan penurunan PDRB Kaltim cenderung mengikuti pergerakan harga batu bara nasional.
“Selain itu, secara umum PDRB Kaltim juga belum mampu tumbuh di atas capaian PDB Nasional,” tuturnya. Menurut Ricky, dalam rangka mendukung persiapan dan percepatan Kaltim menyambut era ekonomi hijau, Bank Indonesia Kaltim telah melakukan penyusunan kajian model pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Adapun kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis prospektif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui forum diskusi kelompok pakar (expert group discussion), dan pengisian kuesioner oleh para expert dari wilayah Kaltim.
“Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan skenario terbaik bagi Kaltim, dalam melakukan transformasi menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan untuk periode tahun 2022-2045,” katanya.
Analisis yang dilakukan pada kajian ini menggunakan tools SMICPROB dan MULTIPOL. Berdasarkan hasil uji, diperoleh dua model yang paling baik dan memiliki peluang terbesar untuk diimplementasikan. Kedua model tersebut disebut sebagai model transisi dan model hijau.
Model transisi didefinisikan sebagai model yang terdiri dari beberapa skenario, namun masih menjadikan sektor tambang (extracted-based economy) sebagai salah satu basis pertumbuhan, meskipun tetap dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekstraksi tambang yang baik (good mining).
Di sisi lain, model hijau merupakan model pengembangan yang tidak lagi memasukkan skenario berlanjutnya sektor tambang atau penghentian sepenuhnya. Pada model transisi terdapat enam jalur skenario potensial yang dinilai mampu mewujudkan tujuan pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kaltim.
Jalur potensial tersebut juga menunjukkan sejumlah aksi prioritas yang paling efisien, sebagai policy measure atau implementator bagi setiap kebijakan. Mengingat model ini masih mempertimbangkan aspek ekstraksi tambang, dalam rangka pengembangan ekonomi hijau ke depan, terdapat dua kebijakan yang penting untuk menjadi perhatian dalam menjalankan sektor ekstraktif di Kaltim di masa transisi.
“Kebijakan tersebut, yaitu kebijakan perbaikan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan kawasan high conservation value (HCV) yang berkeadilan, serta kebijakan pengembangan industri bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Selain itu, implementasi tata kelola tambang yang transparan, bersih dan akuntabel juga perlu diperkuat, serta penerapan teknologi bersih dan hijau guna memastikan terjadinya peningkatan nilai tambah, dari aktivitas hilirisasi yang meminimalkan dampak lingkungan. Di samping itu, sektor-sektor lain juga perlu untuk terus didorong dan diarahkan guna melakukan internalisasi pendekatan ekonomi hijau, ke dalam strategi dan kebijakan secara komprehensif dan terintegrasi.
Pada model hijau, terdapat lima jalur skenario potensial yang dinilai mampu mewujudkan tujuan pembangunan hijau dan berkelanjutan di Kaltim. Berkurangnya satu jalur skenario tersebut mengingat pada model ini, aktivitas ekstraksi tambang dihentikan secara total dan hanya melakukan pengembangan kepada sektor-sektor lainnya.
Hasil analisis peta jalur skenario potensial juga menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki aksi-aksi utama, yang paling unggul dan diutamakan untuk dilakukan guna mendukung pengembangan ekonomi hijau di Kaltim.
“Secara umum, pada model transisi maupun model hijau memiliki aksi unggulan yang serupa, pada setiap kebijakannya kecuali pada kebijakan reformasi fiskal yang mendukung kelestarian lingkungan dan kebijakan efisiensi SDA dan energi melalui percepatan dan konsolidasi perubahan yang berkelanjutan dalam pola konsumsi dan produksi,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria