JAKARTA – Tarif baru pajak pertambahan nilai (PPN) telah berlaku awal bulan ini. Namun, ada beberapa barang yang tidak dikenakan PPN sebesar 11 persen. Salah satunya kebutuhan pokok.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pun meminta pemerintah mendefinisikan kembali dengan jelas dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis) mengenai barang-barang kebutuhan pokok dan penting itu.
Apalagi, saat ini Indonesia tengah memasuki bulan Ramadan dan akan menyambut hari raya Idulfitri. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen memberikan dampak berarti bagi konsumsi masyarakat. Di saat bersamaan, juga terjadi fluktuasi kenaikan harga jual beberapa barang kebutuhan pokok, BBM dan LPG, hingga biaya tol.
”Potensi restrained mode atau menunda konsumsi rumah tangga non kebutuhan dasar, berpotensi terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menengah ke atas menunda atau menyimpan dana, masyarakat bawah tidak mampu belanja lebih dari kebutuhan dasar,” ujar Roy, Senin (4/4).
Menurut Roy, kenaikan beberapa kebutuhan pokok masyarakat ini, bila ditambah PPN 11 persen, maka akan berpotensi meningkatkan inflasi. Misalnya, minyak goreng. Potensi bergeraknya harga migor akan terjadi kembali dan berdampak pada peningkatan inflasi dari bulan-bulan sebelumnya
Di sisi lain, sambung Roy, 11 barang kebutuhan pokok yang sebelumnya dikecualikan dari PPN, saat ini telah diubah dan dijadikan objek PPN. Meskipun, pengenaan tarif 11 persen belum diberlakukan. Dijadikannya 11 barang kebutuhan pokok tersebut menjadi objek PPN membuat para pedagang berpotensi menaikkan harga di level konsumen.
”Hingga saat ini kita masih menunggu juklak atau juknis melalui PP atau KMK/PMK atas UU HPP/21, untuk mendefinisikan secara detail atas bahan pokok dan penting yang saat ini tidak atau belum dikenakan PPN 11 persen,” bebernya.
Roy menegaskan bahwa periode Ramadan tahun ini merupakan harapan bagi berbagai industri dan sektor usaha dari hulu hingga hilir, termasuk pelaku usaha ritel modern untuk mendorong peningkatan penjualan melalui belanja dan konsumsi masyarakat.
”Seperti pada kuartal kedua 2021 ketika kita mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07 persen,” tuturnya.
Menurut dia, pihaknya sejatinya mendukung UU HPP/21 yang telah ditetapkan pemerintah dan diratifikasi DPR akhir tahun 2021 lalu. Namun, Roy mempertanyakan timing pemberlakuan tarif PPN 11 persen saat ini.
”Apakah sudah tepat momentumnya atau masih dapat dideskresikan beberapa saat lagi, untuk meredam sentimen psikologi publik hingga ekonomi di Indonesia telah kondusif optimal setelah diterpa pandemi lebih dari dua tahun ini,” pungkasnya. (agf/dio/jpg/dwi)
Editor : izak-Indra Zakaria