TANJUNG SELOR - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengalami pergantian dan perombakan. Di 2022 ini, upaya TGUPP adalah mendorong Pemprov Kaltara dalam peningkatan kapasitas fiskal.
Ketua TGUPP Kaltara, Bastian Lubis mengatakan, persoalan kapasitas fiskal perlu dipandang serius. Mengingat kondisi yang dialami Pemprov Kaltara dalam kategori rendah. Pada umumnya, jika daerah-daerah baru kapasitas fiskal yang ada dalam kategori sedang. Karena banyak dana masuk untuk persiapan menjadi provinsi. Rendahnya kapasitas fiskal membuat sejumlah nomenklatur OPD disatukan dalam satu instansi.
Salah satunya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM), di mana seharusnya menjadi tiga OPD. Kemudian kondisi sama juga dialami Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim).
"Ada juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, padahal kementeriannya di pusat terpisah-pisah. Itu dampak rendahnya kapasitas fiskal kita. Contoh di Sulawesi Barat dan Gorontalo, pertama kondisinya sedang, terus menjadi rendah, sekarang sangat rendah, sehingga dampaknya sangat terasa,” bebernya, Minggu (10/4).
Kapasitas fiskal Pemprov Kaltara yang rendah, menjadi cermin pengelolaan yang tidak berhasil. Oleh karena itu, komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dalam APBD perlu dikelola lebih maksimal ke depan. Hal itu, harus bisa dikembangkan ke depan, tidak hanya dimakan habis begitu saja.
"Itulah tujuan TGUPP saat ini. Di mana meningkatkan kekuatan kapasitas fiskal," ungkapnya
Disamping persoalan kapasitas fiskal, TGUPP Kaltara 2022 juga fokus terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kaltara merosot drastis ketika terlepas dari Kalimantan Timur sebagai daerah induk. Ketika bergabung dengan Kaltim, Kaltara berada di urutan nomor 3 se-Indonesia. Sedangkan pada waktu pecah 2015 kemarin, langsung diurutan ke 24. Hingga kini posisinya sudah 22. Ada sesuatu yang salah dan menjadi faktor kurang optimalnya capaian IPM Kaltara. Ini yang perlu dicermati bersama sesuai indikator dalam IPM, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Harus diperbaiki cepat, sehingga gini ratio bisa rendah juga. Jangan sampai ada sekelompok orang yang penghasilannya miliaran setiap hari, tapi ada juga sekelompok orang lainnya yang tidak bisa makan,” jelasnya.
TGUPP akan mendorong tindak-lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Upaya teknis akan dikebut, mengingat waktu yang sangat terbatas. Meski sudah ada Inpres 9 Tahun 2018, uang yang masuk tidak sampai Rp20 miliar. Padahal itu Inpres akan berakhir di 2023. Selain itu, TGUPP juga akan berupaya membantu percepatan pembangunan di daerah infrastruktur. Salah satunya di bidang infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi.
“Saat ini masih ada sekitar 45 persen yang belum tersentuh internet, sedangkan listrik lebih tinggi lagi, sampai sekitar 60 persen,” ujarnya. (fai)
Editor : uki-Berau Post