JAKARTA – Pemerintah menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kendaraan bermotor bekas. Pengenaan PPN itu berlaku seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 65 tahun 2022 tentang PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor menyebutkan, tarif PPN yang dikenakan adalah 1,1 persen dari harga jual mobil atau sepeda motor bekas. Selain itu, pengenaannya hanya berlaku bagi pembelian di showroom. “Jual-beli kendaraan bekas yang dilakukan oleh orang pribadi/individual yang bukan Pengusaha Kena Pajak dan penjualan/pembelian dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha tidak perlu memungut PPN,’’ ujar Neil, (12/4).
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut PPN merupakan PKP pedagang kendaraan bekas yang melakukan kegiatan usaha penyerahan mobil atau sepeda motor, tidak termasuk penyerahan aktiva Pasal 16D UU PPN.
Dia melanjutkan, penetapan PMK ini semata-mata untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas. ‘’Kita sederhanakan dari ketentuan lama untuk kendaraan bermotor bekas agar dikenai PPN dengan besaran tertentu,’’ jelasnya.
Pengaturan dalam PMK-65/PMK.03/2022 merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Serta, penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. (dee/dio)
Editor : izak-Indra Zakaria