Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan awal pekan lalu bahwa akan dilakukan audit terhadap semua perusahaan sawit di Indonesia menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum memiliki database yang lengkap tentang industri hulu dan hilir sawit. Analis Kelapa Sawit Berkelanjutan Nasional Edi Suhardi kembali mengemukakan pandangannya.
ARI ARIEF, Penajam
PENGUMUMAN ini muncul di balik serangkaian tindakan intervensi pemasaran yang diperkenalkan antara Januari dan bulan ini untuk menstabilkan harga eceran minyak goreng. Dan itu setelah harga minyak sawit meroket karena gangguan besar-besaran pada pasokan global minyak nabati karena kombinasi tersebut. Yaitu panen yang buruk dan invasi Rusia ke Ukraina.
Kebijakan intervensi pasar dimulai dari penetapan pagu harga eceran, pengenaan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) antara Januari-Maret dan pelarangan total ekspor pada akhir April gagal menstabilkan harga minyak goreng pada tingkat yang ditetapkan plafon harga Rp 14.000 (USD 1) per liter.
Kondisi itu, kata Edi tampak aneh karena pemerintah biasa menyombongkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, memasok sepertiga dari minyak nabati global. Tahun lalu, industri ini menyumbang lebih dari USD 35 miliar pendapatan ekspor.
Laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terbaru menunjukkan produksi Indonesia mencapai 47 juta ton tahun lalu, di mana hanya sekitar 18 juta ton yang digunakan di dalam negeri untuk makanan seperti minyak goreng dan produk industri seperti oleokimia dan biodiesel. Kapasitas industri minyak goreng diperkirakan 16,5 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik untuk konsumsi rumah tangga dan industri hanya sekitar 7 juta ton.
Pernyataan niat untuk melakukan audit, kata Edi, terhadap semua perusahaan sawit menambah kesimpangsiuran cara Presiden Joko Widodo menyikapi harga sawit yang meroket. “Perintah audit industri secara keseluruhan itu membenarkan kecurigaan publik bahwa semua kementerian dan otoritas terkait belum menjalankan tugasnya dengan baik sesuai instruksi presiden,” ujarnya.
Ditegaskan Edi, hanya tak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ratusan bupati di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi berwenang mengeluarkan izin usaha perkebunan kelapa sawit, sedangkan Badan Pertanahan Nasional bertugas menerbitkan sertifikat tanah (hak guna usaha).
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari lalu untuk membatalkan konsesi lahan hutan dari puluhan perkebunan kelapa sawit sepuluh tahun setelah penerbitannya menunjukkan betapa kacaunya perizinan di dalam industri tersebut. (*/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria