JAKARTA - Pemerintah melakukan pelarangan ekspor listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, kebijakan itu bertujuan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Memang sekarang kita lagi fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, saya kira bisa dibicarakan, selagi kita mendapatkan win-win solution,” ujar Bahlil kepada Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus pada hilirisasi industri dan memberikan nilai tambah bagi industri manufaktur. Terutama, untuk komoditi mineral. Bahlil menyebutkan, Indonesia telah berhasil menghentikan ekspor bijih nikel yang telah diinisiasinya sejak tahun 2020 lalu, disusul menghentikan ekspor bauksit dan timah pada 2023 mendatang.
“Ini peluang bagi kita bersama dalam rangka hilirisasi. Belajar dari nikel, kita terlambat memulai sehingga dikalahkan oleh Tiongkok. Untuk bauksit dan timah, kita akan menjadi pemain dunia khususnya,” ungkap mantan Ketum Hipmi itu.
Mendengar penjelasan Bahlil, Gan Kim Yong menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hilirisasi industri. Yong mengungkapkan bahwa Singapura tertarik menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi RI. Khususnya, sektor kesehatan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.
“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Indonesia. Saya yakin ekonomi Indonesia dapat pulih ke depannya. Terkait impor listrik, saya tahu Bapak Menteri memiliki resistensi terhadap impor listrik, namun kita bisa mencari win-win solution terhadap hal ini. Saya harap Indonesia dan Singapura dapat bekerja sama ke depannya khususnya terkait dengan ekonomi maupun bidang lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, PT PLN sebagai perusahaan listrik Indonesia terus melakukan efisiensi untuk mencipatakan pasokan yang terjangkau bagi masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, efisiensi dilakukan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan bisnis internal. ’’Dari upaya ini, kami bisa menghemat hingga Rp 10,85 triliun,’’ ucapnya.
Darmawan menjelaskan, ada sejumlah program digitalisasi yang sudah dirasakan manfaatnya. Diantaranya,, digital procurement yang berhasil menghemat biaya operasional hingga Rp 1,608 triliun; digitalisasi pembangkit menghemat Rp 100,2 miliar.
Kemudian, memberlakukan digitally enable distribution yang memangkas biaya sebesar Rp 235,6 miliar. Terakhir, program dispatch optimization yang memberikan penghematan Rp 8,91 triliun. (dee/bil)
Editor : izak-Indra Zakaria