Perlu Pencegahan dan Penanganan Terpadu

uki-Berau Post • Dipublikasikan Kamis, 9 Juni 2022 | 20:49 WIB
PSIKOEDUKASI: Pemkab Berau melalui DPPKBP3 saat melakukan kegiatan salah satu program dalam penanggulangan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, beberapa waktu lalu.
PSIKOEDUKASI: Pemkab Berau melalui DPPKBP3 saat melakukan kegiatan salah satu program dalam penanggulangan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, beberapa waktu lalu.

TANJUNG REDEB - Kasus pencabulan anak di bawah umur baru-baru ini terjadi lagi di Kabupaten Berau. Mirisnya, aksi cabul itu dilakukan oleh tersangka yang berasal dari lingkungan keluarga korban, berinisial R (37) kepada SY yang masih berusia 16 tahun.

Menyikapi kasus ini, Pemerintah Kabupaten Berau tak menutup mata dan memberikan perhatian terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur khususnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, Pemkab Berau terus  berupaya dalam penanganan dan pencegahan korban pencabulan. Itu dilakukan tentu karena masih adanya tindak kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Seperti halnya yang terjadi pada korban 16 tahun tersebut.

"Perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini tak terlepas dari beberapa faktor. Seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor kejiwaan dan psikologi, hingga faktor minuman keras," jelas Sri Juniarsih.

Sehingga menurutnya, upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dalam konteks perlindungan tentu ada upaya preventif maupun revresif baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya). Seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.

"Kita berupaya untuk mendampingi pihak korban sampai yang bersangkutan pulih secara psikologis. Baik itu melalui pemberian advokasi serta pemulihan secara psikologis, bahkan hingga perlindungan kepada korban," jelasnya.

Dikatakan bupati, tak dipungikiri dampak tindak pencabulan terhadap anak ini tentu bisa menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban. Terutama yang berusia anak-anak. Secara tidak langsung juga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Selain itu, lanjut Sri Juniarsih, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

"Yang jelas upaya pemerintah daerah ini akan terus dilakukan pendampingan kepada korban, terutama melalui instansi terkait. Seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, saya meminta agar dilakukan pendampingan," tegasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3 Berau, Nurjatiah menambahkan, langkah-langkah dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sejauh ini sudah banyak hal yang dilakukan. Bahkan juga melalui program jangka panjang. 

Diantaranya, DPPKBP3 membentuk Puspaga (pusat pembelajaran keluarga) melayani sikoedukasi, konsultasi, konseling, dan penjangkauan. Kemudian, pembentukan aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di kampung dan kelurahan. "Tujuannya yakni mencegah kekerasan terhadap anak, serta menanggapi kekerasan," kata Nurjatiah.

Selain itu, DPPKBP3 juga membentuk keluarga 2P (pelopor dan pelapor). Membentuk Forum Anak (FA) tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga kampung. Membentuk 2P Forum Anak. Melakukan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan, kelurahan hingga kampung.

Bukan hanya itu, pihaknya juga membentuk SRA (Sekolah Ramah Anak), dan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, juga upaya memperjuangkan 5 hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Untuk hal ini, mengkoordinasikan 24 OPD terkait dalam memfasilitasi 5 hak  anak, termasuk di dalam kelembagaanya melibatkan LMS, DU, hingga MM," terangnya.

Menurut Nurjatiah, meski sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya melalui DPPKBP3 dalam upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun rupanya upaya-upaya tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak.

"Jadi pelaksanaan pencegahan itu  terpadu dari semua pihak. Baik itu pemerintah masyarakat, dunia usaha, dan media masa. Termasuk kepekaan dari lingkungan keluarga," pungkasnya.

Terlebih, Ia menilai banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi sekarang itu malah dari lingkungan terdekat korban. Hal ini bisa jadi akibat dari pola asuh orang tua yang salah, sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang terdekat yang berbuat kekerasan. Kendati itu, dalam hal ini pihaknya melalui Puspaga melakukan Sikoedukasi ke sekolah-sekolah, penjangkauan ke keluarga dan masyarakat.

"Dengan melakukan sosialisasi tentang sex education sejak dini, disiplin positiv, menjaga keselamatan diri bagi anak, pubertas pada anak laki-laki, pubertas pada anak perempuan, komunikasi efektif, dan pelatihan-pelatihan  pencegahan," tuturnya. (mar/adv/har)

Editor : uki-Berau Post
Advertorial