TANJUNG REDEB – Untuk kesekian kalinya, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, memberikan sosialisasi perda (Sosper) kepada masyarakat Bumi Batiwakkal, mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2019 tentang Bantuan Hukum.
Setelah mengunjungi berbagai kampung di wilayah pesisir dan pedalaman, sosialisasi yang digelar kemarin kembali menyasar untuk warga perkotaan. Makmur mengundang warga dari beberapa kelurahan, untuk mengikuti sosialisasi yang dipusatkan di Jalan Mawar, Tanjung Redeb, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Didampingi narasumber atau ahli bidang hukum Zulkifli Azhari, Makmur menyebut Perda Bantuan Hukum yang disosialisasikan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab peraturan daerah tersebut sangatlah bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya sudah berkeliling hampir seluruh kecamatan Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – dari hulu hingga pesisir Berau,” ujarnya kepada Berau Post usai kegiatan.
Diungkapkan mantan bupati Berau periode 2005-2015 tersebut, saat dirinya melakukan sosialisasi ternyata masih banyak masyarakat, khusunya yang berada jauh dari perkotaan, belum mengetahui adanya perda tentang bantuan hukum. “Itu yang kami sayangkan. Ternyata masih banyak yang tidak tahu jika daerah tersemasuk Berau, ada fasilitas untuk membantu masyarakat jika terkena masalah dan membutuhkan pendamping hukum. Makanya kami akan terus gencarkan sosialisasi perda ini kepada masyarakat,” kata dia.
Makmur pun berharap, dari sosialisasi yang dilakukan pihaknya, ada tidak lanjut dari Pemkab Berau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa pemerintah selalu ada untuk memberikan pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Karena sejauh ini, saat kami melakukan sosialisasi, masyarakat mengatakan bahwa dari Pemkab Berau belum pernah melakukan sosialisasi yang sama, jadi saya meminta agar ada perwakilan dari Pemkab Berau juga yang turun ke lapangan,” sambungnya.
Dijelaskan Makmur, dalam perda tersebut diatur hak-hak masyarakat terkait bantuan hukum. Lewat sosialisasi yang disampaikannya, diharapkan masyarakat bisa mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. “Karena itu kami sosialisasikan guna membuka pengetahuan masyarakat, khususnya di kampung-kampung,” jelas Makmur.
Terlebih menurutnya, saat ini sering kali terjadi permasalahan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Seperti persoalan penguasaan lahan yang bersentuhan dengan hukum. Dan tidak bisa dimungkiri bahwa jika masyarakat sudah berhadapan dengan hukum, banyak masyarakat yang takut. “Itu permasalahan yang terjadi sekarang, karena banyak masyarakat yang takut jika sudah berurusan dengan hukum,” katanya. “Maka dari itu, jika terjadi sesuatu yang bersentuhan dengan hukum, bisa mendatangi bagian hukum masing-masing daerah. Karena sudah disediakan anggarannya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat,” jelasnya.
Salah satu perserta sosialisasi, Emi Suryadi, mengaku adanya sosialisasi tersebut sangatlah bermanfaat. Sebab masyarakat bisa memahami dan mengetahui, harus ke mana jika sudah berurusan dengan hukum. “Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat kecil pasti tidak akan memakai pendamping hukum karena bayarannya yang besar, tetapi dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat bisa mendapatkan bantuan,” imbuhnya.
Sehingga dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Makmur HAPK yang sangat peduli dengan masyarakat Kabupaten Berau. “Saya sangat senang dan berharap agar kegiatan ini terus berjalan dan bisa membantu masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Zulkifli Ashari selaku narasumber memberikan pemahaman tentang Perda Nomor 5/2019, sebagai pedoman hukum untuk masyarakat. “Kita bisa memberikan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat, dan semoga mereka bisa memahami apa yang sudah kita berikan. Intinya Perda Nomor 5/2019 ini untuk membantu masyarakat,” katanya.
Terkait mekanisme pengaduannya sendiri, lanjut Zulkifli, masyarakat bisa langsung mendatangi Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Berau, karena Bagian Hukum yang akan menangani permasalahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat. “Jadi bisa langsung datang saja ke kantor bupati di Bagian Hukum, di sana sudah disediakan semuanya,” jelasnya. (aky/udi)
Editor : uki-Berau Post