TANJUNG REDEB - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan kepada Bendahara di Kabupaten Berau. Kegiatan ini disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah diselenggarakan pada Senin (27/6) lalu di kantor Pemkab Berau.
Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb, Mu'alif yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan II, Wiwien Widyastutie mengatakan, sosialisasi ini diadakan karena berlakunya kebijakan terbaru yang terkait dengan Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak Yang Diinput Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, dan PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pencabutan Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
"Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemkab dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Berau," Kata Wiwien.
Lanjut dijelaskannya, pada dasarnya dalam sosialisasi ini pihaknya lebih menekankan terkait tindaklanjut peraturan tersebut. Karena sejak adanya PMK 58 dan PMK 59, apabila bendahara pemerintah melakukan belanja di sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, pemungutan PPN dan PPh akan dipungut oleh pihak lain yakni marketplace pengadaan. Kemudian, dalam rangka untuk kemudahan dalam perpajakannya, pemerintah daerah pun nantinya dapat menggunakan kartu kredit pemerintah untuk melakukan transaksi belanja barang dan jasa. Dalam PMK 59 juga diatur bahwa sejak 1 Mei 2022, setoran PPN bendahara sekarang sudah menggunakan nama instansi pemerintah bukan lagi menggunakan nama rekanan.
"Ritel daring pengadaan dan marketplace pengadaan saat ini ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan dan pelaporan pajak atas transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan,” jelasnya.
"Dalam rangka mendukung gerakan nasional non tunai dengan memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang dan/atau jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa,” lanjutnya.
Sementara itu, Asisten III Setkab Berau Bidang Administrasi Umum, Maulidiyah, mengaku pada prinsipnya program yang disosialisasikan itu sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki komitmen kuat dalam upaya meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Salah satunya dengan mendukung kerja perpajakan di daerah ini.
"Untuk itu, kami menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Serta mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh KPP Pratam Tanjung Redeb," ucap Maulidiyah.
Lanjut sampaikannya, dengan adanya sosialisasi itu juga sebagai bentuk Implementasi dari Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kepres Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam bentuk aturan pendukung lainnya.
Menurutnya, hal ini juga dilakukan untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri transparansi, serta efisien, dan untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, melalui sistem pengadaan informasi pemerintah yang perlu diatur dalam tata cara pemungutan dan penyetoran pajaknya.
"Yang diimplementasikan dalam 2 PMK yang saling berkaitan yaitu PMK 58 tahun 2022 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemotong PPh dan pemungut PPN untuk transaksi, melalui PMSE dan Ritel daring dan mengadopsi SIPD termasuk mengatur transaksi-transaksi yang tidak dikenakan PPh dan PPN," bebernya.
Selanjutnya PMK 59 tahun 2022 yang mengatur tentang pemungutan PPh dan PPN atas nama Instansi Pemerintah atas melalui belanja SIPD yang sebelumnya dipungut atas nama rekanan.
Pihaknya berharap dengan sosialisasi sistem ini para bendahara yang ada di lingkungan Pemkab Berau akan lebih mengerti mengenai tata cara perpajakan, dan juga berharap aparatur di Kabupaten Berau dapat memiliki keakuntabilitas dan kualitas kerja yang semakin baik, dan tertib dengan aturan perpajakan.
"Sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat akan segera terwujud," tuturnya. (mar/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post