Pajak memberi banyak manfaat dan berkontribusi besar terhadap pembangunan negara. Alokasi pajak yang terkumpul bermacam-macam. Mulai pelayanan umum sampai pariwisata.
ULIL, Balikpapan
yin.khazan@gmail.com
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) mengapresiasi wajib pajak karena telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir 30 Juni lalu. Total nilai harta bersih yang dilaporkan peserta PPS sepanjang Januari–Juni 2022, sebesar Rp 12,69 triliun. Program diikuti sebanyak 4.787 wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Max Darmawan mengungkapkan, total jumlah PPh yang disetorkan sebesar Rp 1.298.589.861.623. Terdiri dari Rp 646.394.117.380 yang menggunakan kebijakan pertama, dan Rp 652.195.744.243 yang menggunakan kebijakan kedua.
“Peserta PPS terbanyak dari Samarinda, 1.442 wajib pajak. Nilai harta bersih Rp 2,9 triliun, dengan jumlah PPh Rp 325 miliar. Kedua, ialah Madya Balikpapan, 230 wajib pajak. Untuk nilai harta bersih Rp 3,2 triliun, jumlah PPh Rp 297 miliar,” ungkapnya saat berbincang dengan manajemen Kaltim Post di Kanwil DJP Kaltimtara, Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan, Kamis (14/7). Dia menyebutkan, PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela dengan dua pilihan skema kebijakan.
Skema pertama, sambung Max, ditujukan kepada wajib pajak yang belum atau tidak sepenuhnya mengungkapkan harta yang diperolehnya sebelum Desember 2015, atau pada periode pengampunan pajak. Tarif ketentuan kebijakan pertama adalah PPh final 11 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi. Lalu 8 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi, kemudian harta dalam negeri, 6 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi, dan harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) atau hilirisasi sumber daya alam (SDA)/energi baru terbarukan.
Skema kedua ditujukan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh dari tahun 2016–2020. Juga belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2020. Kebijakan kedua itu menetapkan tarif PPh final 18 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 14 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi, harta dalam negeri, serta 12 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi, dan harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA atau energi terbarukan.
“PPS merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara mendeklarasikan secara sukarela harta yang belum dilaporkan melalui program pengampunan pajak. Hal ini jelas jadi tantangan bagi kami, bagaimana supaya wajib pajak dapat mengikuti PPS,” ujarnya. Sedangkan, bagi peserta PPS, baik orang pribadi atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta (SPH) hingga batas waktu yang ditentukan. Apabila harta tersebut ditemukan DJP, akan dianggap penghasilan dan dikenakan PPh final 25 persen untuk WP badan, 30 persen untuk WP orang pribadi dan 12,5 persen untuk WP tertentu dari harta bersih tambahan PP-36/2017. Masih ditambah sanksi 200 persen.
“Bagi wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri bisa melakukan deklarasi. Sebagai bentuk pertukaran informasi,” katanya. Dia mengungkapkan, banyak manfaat yang diterima wajib pajak dari mengikuti PPS. Salah satunya, data yang disampaikan pada surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH), tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dia berharap, adanya kebijakan PPS penerimaan pajak tumbuh, dan kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat. Di sisi lain, program ini juga dapat mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Mengenai realisasi penerimaan pajak di wilayah Kaltim dan Kaltara, Max menyebut telah mencapai 88,57 persen dari target 2022 sebesar Rp 18,14 triliun.
Potensi penerimaan pajak terbesar dikatakan masih dari batu bara. Namun, terdata dalam penerimaan kantor pusat karena termasuk wajib pajak besar.
“Kami bertugas menetapkan, menagih dan mengawasi. DJP pun terus memaksimalkan peningkatan layanan. Jadi kami harap peserta dapat meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Data yang disampaikan harus riil,” jelasnya. Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimulai, Max turut mengimbau kepada pengusaha atau kontraktor yang terlibat, agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. (riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria