SAMARINDA-Tahun ini, setidaknya ada 508 rumah layak huni (RLH) siap dibangun. Bantuan pembangunan tersebut murni dari dukungan corporate social responsibility (CSR) perusahaan pertambangan di Kaltim. Khususnya, yang berstatus perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim. Program itu sudah selayaknya didukung oleh pelaku usaha hunian.
Saat ini, ada tiga perusahaan yang telah menyalurkan dukungannya, yakni Perusda PT Bankaltimtara, PT Insani Bara Perkasa, dan Gunung Bayan Group. Sedangkan untuk data 2023 kurang lebih 258 unit yang akan dibangun RLH.
Ketua Badan Pengelola Pembangunan RLH Kaltim Taufik Fauzi mengatakan, ada lima kabupaten/kota yang diidentifikasi dan verifikasi untuk pelaksanaan pembangunan RLH tersebut. Yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara. Saat ini, sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerima pembangunan RLH. “Yang jelas, tahun ini kurang lebih 508 unit siap dibangun,” jelasnya, Kamis (14/7).
Dia mengatakan, jumlah tersebut sesuai survei yang dilakukan Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim dengan dasar kerja sama antara gubernur Kaltim dengan Pangdam VI/Mulawarman. Di dalam rincian dokumen kerja sama tersebut direncanakan pembangunan dilakukan di 10 kabupaten/kota di Benua Etam.
Selanjutnya, tahun ini juga dari lima kabupaten/kota yang telah diidentifikasi dan verifikasi, khususnya di Samarinda, sebanyak 50 unit, ternyata hanya 41 unit yang bisa dibangun RLH tersebar di sejumlah kecamatan.
“Di lapangan, kami sampaikan, yang calon menerima RLH adalah berpenghasilan rendah, mempunyai lahan sendiri, dan tidak memiliki rumah layak huni atau saat pendataan calon penerima tinggal di rumah tersebut,” ucapnya.
Diwawancarai terpisah, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, program itu sudah selayaknya didukung oleh pelaku usaha hunian. Namun, pihaknya berharap CSR itu melibatkan rumah yang sudah dibangun. Sebab, jika keperluan untuk mendukung program itu hanya mencapai ratusan rumah, di Kaltim itu bisa terpenuhi.
“Kita tahu saat ini konsumsi sedang melemah. Sehingga, pembelian rumah juga sedang menurun. Kalau program itu menggunakan rumah yang sudah dibangun, tentunya akan mendukung konsumsi di Kaltim,” katanya.
Dia menjelaskan, membangun rumah baru juga lebih sulit dan memerlukan waktu panjang. Perlu lahan baru, izin baru, utilitas yang memerlukan waktu lama. Sedangkan bila menggunakan rumah yang sudah ada saat ini akan lebih mudah.
Perusahaan yang mengikuti CSR hunian itu bisa mendapat harga yang sama, tanpa harus menunggu lama. Seharusnya, pemerintah bisa mempertimbangkan penggunaan rumah yang sudah tersedia tersebut. “Kami berharap tidak ada pembangunan perumahan rakyat layak huni, tapi menggunakan rumah layak huni yang sudah tersedia,” pungkasnya. (rom/k15)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria