Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menghapus pungutan ekspor crude palm oil (CPO) atau menjadi Rp 0. Namun, kebijakan yang mulai diberlakukan 18 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022 ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Tanah Air.
PENAJAM - Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Penajam Paser Utara (PPU) Akhmad Indradi menuturkan, kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO tersebut hanyalah kebijakan parsial yang tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Kita semua tahu bahwa selain pungutan ekspor, masih ada regulasi DMO, DPO, flush out (FO) yang sangat membebani pelaku industri termasuk petani,” kata Akhmad Indradi menjawab kaltim post, kemarin (18/7).
Secara nasional, DPP Apkasindo telah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO) dan flush out (FO) karena ketiga beban ini dianggap sudah tidak efektif pada saat ini.
Akhmad Indradi mengatakan, urusan stabilisasi minyak goreng semestinya bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan elegan dan cerdas. Jangan sampai, kata dia, kebijakan minyak goreng malah merusak bangunan industri sawit secara keseluruhan, apalagi ada 6,72 hektare kebun sawit rakyat di dalamnya.
“Pemberitaan mengenai petani yang menjual TBS kelapa sawitnya ke Malaysia itu semestinya menjadi tamparan yang memalukan bagi pemerintah seolah-olah tidak mampu membuat kebijakan yang baik, sehingga menyusahkan rakyatnya. DPD Apkasindo PPU meminta pemerintah untuk menghargai investasi yang dilakukan oleh petani,” ujarnya.
Selama ini, kata dia, Pemerintahan Jokowi sibuk memasang karpet merah supaya investor asing masuk ke Indonesia. Tetapi, pada saat yang sama malah menelantarkan investasi riil yang sudah ditanamkan oleh rakyatnya sendiri, berupa kebun kelapa sawit rakyat.
Pemerintah sibuk mengundang investasi para kapitalis dunia itu, lanjutnya, belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Jika nilai pembangunan kebun sawit rakyat itu sebesar Rp 50 juta per hektare saja dikalikan luasan kebun rakyat 6,72 hektare maka nilai investasi yang ditanamkan oleh petani sawit sekitar Rp 335 triliun. Nilai investasi Rp 335 triliun bukan angka yang kecil untuk skala petani, apalagi melibatkan kehidupan belasan juta anggota keluarga petani sawit se-Tanah Air,” ujarnya.
Dia menilai, hancurnya harga CPO dan TBS ini merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat, hingga akhirnya merusak investasi riil yang sudah ditanamkan rakyat. “Petani hanya meminta harga yang berkeadilan sesuai harga pasaran internasional. Jangan memasung petani dengan harga sawit yang murah dan tidak feasible, di tengah harga internasional yang tinggi,” tegasnya.
Senada, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, kebijakan tidak akan serta-merta mendongkrak harga TBS. Pasalnya, kata dia, kebijakan yang menekan TBS petani justru ada di domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
“Harapannya begitu (mendongkrak harga TBS, Red). Namun Selama ini yang terutama menghambat ekspor adalah DMO dan DPO bukan PE. Sejak tahun 2015 kita udah ada PE. Tapi, DMO + DPO baru kita terapkan Februari lalu dan sejak Mei lalu,” ujar Tungkot seperti dikutip dari Bisnis, Senin (18/7).
Kebijakan DMO adalah eksportir minyak goreng wajib memasok 20 persen dari volume CPO untuk dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng. Adapun DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan. Disebutkan jika harga minyak sawit adalah Rp 10.800 per kg dan sudah termasuk nilai PPN.
Diketahui, pemerintah lewat Menteri Keuangan akhirnya mengeluarkan kebijakan menggratiskan pungutan ekspor (PE) ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang semula ditetapkan USD 200 per ton. Ketetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan.
Kebijakan tersebut dianggap langkah yang ditunggu-tunggu oleh pengusaha dan petani sawit setelah tersendatnya ekspor CPO dan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit petani. (ndu/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria