TIONGKOK, Jepang, dan Korea Selatan menjadi tiga negara terbesar yang membiayai proyek energi fosil di Asia Tenggara. Sebanyak 123 gigawatt (GW) pembangkit batu bara yang beroperasi di luar Tiongkok, mendapat dukungan finansial ataupun dukungan engineering, procurement, dan construction (EPC) dari Negeri Tirai Bambu.
Proyek energi fosil tersebut sebagian besar dibangun dalam dua dekade terakhir. Pada September 2021, Presiden Xi Jinping menjanjikan untuk mendukung negara berkembang yang akan bertransisi energi ke energi terbarukan. Dia juga menyatakan negaranya tidak akan membiayai lagi pembangunan PLTU batu bara baru di luar negeri.
Sejak janji ini dikumandangkan sebanyak PLTU 12,8 GW batu bara yang semula direncanakan akan dibangun, dibatalkan. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan dan institusi keuangan dalam negeri Tiongkok menghentikan pembiayaan untuk proyek batu bara.
Misalnya, Bank of China (BOC) yang berhenti membiayai proyek pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri, kecuali untuk proyek-proyek yang telah menandatangani perjanjian pinjaman. Lalu ada Tsingshan Holding Group, pemain utama di kawasan industri luar negeri, terutama di industri baja, mengumumkan tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri.
Analis Center for Research on Energy and Clean Air Isabella Suarez mengungkapkan, untuk pertama kalinya pernyataan Presiden Xi ini dituangkan pada kebijakan dalam negeri Tiongkok. Tidak hanya itu, berkembang pula wacana untuk mengembangkan secara bersama implementasi pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiatives.
Menurut Isabella, hal yang perlu Tiongkok lakukan untuk memastikan janjinya terlaksana adalah menentukan jangka waktu dan target pencapaiannya. Di sisi lain, negara yang selama ini mendapat pembiayaan proyek energi fosil perlu memulai untuk melakukan pembatalan pembangunan PLTU batu bara.
“Selain itu perlu pula mengarahkan pembiayaan internasional ke energi terbarukan yang lebih hijau dan infrastruktur dan efisiensi jaringan, serta mengimplementasi pembangunan hijau dalam Belt and Road Initiatives,” kata Isabella dalam webinar Status Transisi Energi di Asia Tenggara, yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), baru-baru ini.
Program Lead for Climate Finance Solutions for Our Climate (SFOC) Dongjae Oh memaparkan, selain Tiongkok dan Jepang, Korea Selatan juga menjadi negara terbesar ketiga di dunia yang membiayai proyek PLTU batu bara. Sebanyak 87 persen (USD 8,7 miliar) pembiayaan hilirisasi batu bara dari Korea Selatan berada di kawasan Asia Tenggara (2011–2020).
Pada April 2022, Presiden Korea Selatan mendeklarasikan untuk menghentikan pembiayaan baru bagi proyek PLTU batu bara di luar negeri. Namun, menurut Dongjae, Korea Selatan masih sangat bergantung pada energi fosil lainnya yakni minyak dan gas.
“Jika dibandingkan pembiayaan batu bara yang hanya mencapai USD 10 miliar, pembiayaan minyak dan gas bisa mencapai USD 127 miliar dalam jangka waktu 10 tahun,” ungkap Dongjae.
Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima pembiayaan terbesar dari Korea Selatan untuk industri minyak dan gas. Investasi ini akan membuat kawasan Asia Tenggara beralih menggunakan minyak dan gas.
Dongjae menambahkan, jika hal tersebut terjadi, kawasan Asia Tenggara akan gagal mencapai target Persetujuan Paris dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh gas. Selain itu, mempertahankan energi fosil dengan penggunaan CCS hanya akan membuat harga bahan bakar fosil lebih mahal.
Seperti energi fosil umumnya, volatilitas harga akan membuat daya saing tenaga gas yang rendah dibandingkan energi terbarukan. Hal itu pada akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan bagi perusahaan utilitas di tingkat regional.
“Pemerintah Korea Selatan dan Asia Tenggara harus bekerja sama untuk meningkatkan penghentian pengoperasian batu bara dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Di lain pihak, Korea Selatan harus menghentikan dana atau investasi batu bara dan gas, mengingat harga energi terbarukan semakin murah,” tegas Dongjae.
Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Lisa Wijayani mengungkapkan, penghentian pendanaan terhadap energi fosil dari Tiongkok dan Korea Selatan merupakan langkah konkret dalam mendukung transisi energi secara global. Menurut dia, Indonesia seharusnya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan pembangunan energi terbarukan.
“Taksonomi hijau dan kebijakan terkait investasi hijau yang jelas hendaknya mampu menarik minat investor untuk mengalihkan pendanaan mereka ke sektor hijau seperti energi terbarukan,” ujarnya. (ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria