JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda penyesuaian tarif angkutan sepeda motor daring alias ojek online atau ojol. Kemenhub beralasan untuk memberi waktu lebih banyak untuk melakukan sosialisasi.
Sebelumnya, pada 4 Agustus lalu, Kemenhub mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 4 Agustus 2022 lalu.
Dalam aturan tersebut, Kemenhub juga menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan.
Semula dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujar Hendro (14/8).
Hendro menyatakan, penambahan waktu sosialisasi ini berdasarkan masukan dari seluruh pihak. Ia berharap, durasi 25 hari kalender terhitung dari tanggal terbit KM 564 yakni 4 Agustus 2022 dapat dimanfaatkan oleh aplikator. “Juga sesuai Ketentuan PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat,” ucap Hendro.
Hendro berharap terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, maka aplikator juga dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang, termasuk menjamin keselamatan penumpang.
Sementara itu, SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W. Purnomo menjelaskan bahwa Gojek berkomitmen mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha.
“Sesuai arahan pemerintah yang terbaru, pelaksanaan ketentuan dalam KP 564/2022 diberikan masa tenggang 25 hari kalender sejak ditetapkan.,” kata Rubi kemarin.
Sesuai petunjuk dari Kementerian Perhubungan, perpanjangan masa tenggang ini kata Rubi akan dipergunakan untuk melakukan persiapan dan sosialisasi kepada pengguna aplikasi termasuk mitra driver.
“Gojek terus memonitor persiapan dan perkembangan yang ada, serta berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dapat tetap memberi manfaat kepada seluruh masyarakat termasuk mitra driver dan pelanggan Gojek,” katanya.
Terpisah, Director of Central Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengungkapkan bahwa saat ini Grab Indonesia masih mempelajari dan memantau dengan cermat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KM 564 Tahun 2022 tersebut.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai peraturan baru tersebut agar seluruh amanat dari peraturan dapat kami jalankan dengan baik untuk para pengguna layanan kami, baik mitra pengemudi maupun penumpang,” jelas Tirza dalam pernyataan tertulis.
Ia menambahkan, sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Grab Indonesia akan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan mendukung segala upaya pemerintah dalam memajukan industri transportasi tanah air.(tau)
Editor : izak-Indra Zakaria