SAMARINDA - Tekanan inflasi global terus meningkat seiring tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan. Sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan. Hal ini membuat perkiraan inflasi Kaltim tahun ini akan lebih tinggi dari target 3±1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, secara nasional inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen (year on year/yoy) lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,35 persen (yoy).
“Inflasi IHK pada semua wilayah pada Juli 2022 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya yang didorong oleh inflasi inti dan inflasi non-inti (administered price dan volatile foods),” ungkapnya, Minggu (14/7).
Inflasi inti pada Juli 2022 relatif terjaga meski sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat sebesar 2,86 persen (yoy) pada Juli 2022 lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan lalu yang sebesar 2,63 persen (yoy). Kenaikan inflasi inti didorong oleh permintaan domestik yang membaik gradual, transmisi inflasi komoditas global yang bertahap dampak lanjutan inflasi volatile food (VF) dan nilai tukar yang cenderung depresiatif.
Sementara itu, inflasi administered price tercatat sebesar 6,51 persen (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter dan rokok putih serta tarif tenaga listrik. Perlu menjadi perhatian adalah inflasi volatile foods yang tercatat sebesar 11,47 persen (yoy) lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 10,07 persen (yoy).
Bank Indonesia juga terus berupaya mengendalikan inflasi melalui penguatan koordinasi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), salah satunya dengan menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). “Sama seperti nasional, pada Juli 2022 Kaltim mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi pada bulan sebelumnya,” tuturnya.
IHK Kaltim pada Juli 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,47 persen (mtm). Capaian ini membuat inflasi tahunan Kaltim pada periode yang sama tercatat sebesar 5,05 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada 4,38 persen (yoy).
Penguatan inflasi periode Juli ini menunjukkan optimisme membaiknya roda perekonomian Kaltim, yang turut didukung oleh kasus Covid-19 yang terkendali di wilayah Kaltim, diikuti normalisasi permintaan masyarakat di tengah ketersediaan kebutuhan yang masih belum pulih seutuhnya. Lebih lanjut berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada Juli 2022 bersumber dari meningkatnya harga pada kelompok pangan serta kelompok transportasi.
“Secara umum, ketersediaan pangan di Kaltim masih selalu terjaga walaupun stabilitasnya punya ketergantungan yang cukup besar pada daerah produsen, karena sebagian besar kebutuhan Kaltim dipasok dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Jakarta,” jelasnya.
Dia menjelaskan, untuk menyikapi kenaikan inflasi yang terjadi, TPID Kaltim terus memperkuat sinergi dan aksi guna menjaga stabilitas inflasi di Kaltim yang mengacu pada kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif).
Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan pemetaan potensi kerja sama antardaerah (KAD) di level government to government (G2G) dan business to business (B2B), untuk mencari mitra dagang yang dapat memasok komoditas ke Kaltim khususnya komoditas hortikultura dan daging sapi.
Saat ini juga tengah dikembangkan implementasi digitalisasi UMKM pangan baik di sisi hulu dan hilir di antaranya melalui penguatan produksi di tingkat rumah tangga untuk komoditas cabai, penerapan digital farming di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda, penggunaan pupuk organik hasil fermentasi MA-11 untuk optimalisasi hasil pertanian di berbagai klaster binaan.
“Untuk menjaga kelancaran distribusi, dilakukan pengamanan jalur distribusi dan implementasi jalur khusus untuk kendaraan logistik di SPBU,” katanya.
Terkait keterjangkauan harga dilakukan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah/pasar tani di tingkat kota dan provinsi yang diinisiasi oleh BUMD, Bulog, dan juga OPD terkait. Selain itu, dilakukan monitoring harga melalui sidak pasar dan aktivasi market intelligence untuk memastikan tidak terjadinya distorsi harga. Pengendalian inflasi juga didukung komunikasi efektif melalui kampanye belanja bijak dan diseminasi informasi perkembangan harga pangan. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria