Pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke Kaltim membuat prospek pembangunan infrastruktur semakin cerah. Rencana ini juga membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM). Khususnya tenaga kerja (naker) yang terampil dalam bidang konstruksi. Ini peluang besar bagi naker lokal memanfaatkan kesempatan.
BALIKPAPAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim membaca peluang tersebut dan berupaya mendorong lahirnya lembaga sertifikasi profesi (LSP). Sebab, selama ini LSP hanya berada di Jawa. Hadirnya LSP diharapkan bisa mengangkat kualitas SDM lokal agar mampu memanfaatkan kesempatan bekerja di IKN. Tentunya dengan mengantongi sertifikasi terlebih dahulu.
Butuh waktu dan biaya yang tak sedikit jika setiap naker lokal harus menjalani LSP di luar daerah. “Tidak ada LSP di luar Jawa. Kaltim menjadi inisiator pertama yang mau mendirikan LSP,” ujar Ketua DPP Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo. Padahal, kebutuhan naker khusus konstruksi di masa mendatang begitu besar.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, nantinya membutuhkan sekitar 3,6 juta tenaga konstruksi bersertifikat untuk pembangunan IKN selama 2021-2024. “Kalau kami tidak ambil inisiatif membangun LSP, putra daerah bisa hanya jadi penonton,” sebutnya. Sementara pembangunan IKN akan besar-besaran di depan mata.
Selain itu, keberadaan PP Nomor 22 Tahun 2020 juga memacu Apindo Kaltim untuk mendirikan LSP. Sebab, dalam PP diatur jika pengusaha mempekerjakan naker tanpa sertifikasi maka bisa mendapat sanksi. Pihaknya ingin membantu pengusaha memenuhi sertifikasi para pekerjanya.
Bahkan inisiatif lahirnya LSP jauh sebelum ada kabar pemindahan IKN. Slamet menuturkan, Apindo Kaltim telah mendapat penugasan dari Gubernur Kaltim Isran Noor untuk mengatasi kelangkaan sertifikasi kompetensi konstruksi. Ini ditandai dengan adanya MoU peningkatan kompetensi dan sertifikasi pekerja pada September 2020.
“Contohnya saat itu RDMP (refinery development master plan, red), gubernur bertanya apa sudah ada tenaga kerja lokal yang terakomodasi,” ungkapnya. Kenyataannya memang ada naker lokal, namun jumlahnya masih sedikit sekali. Salah satu kendala utamanya karena mereka kesulitan mendapat sertifikasi kompetensi. Akibat tidak adanya LSP di Kaltim.
Slamet mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Serta memenuhi segala persyaratan. Namun sayang, hambatan justru datang saat terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 05 Tahun 2022.
“SE berisi bahwa yang bisa menerbitkan LSP konstruksi hanya asosiasi konstruksi. Di situ masalah tersendat,” ungkapnya. Padahal, persiapan Apindo Kaltim sudah mencapai 90 persen untuk mendapat lisensi BNSP. Setelah persiapan rampung, SE Menteri PUPR terbit pada Februari 2022.
Slamet menyayangkan, munculnya SE menunjukkan antara pemerintah belum ada kesepakatan. Menurutnya, terhambatnya pendirian LSP ini mempersulit pemerintah sendiri. “Akhirnya, yang jadi korban rakyat. Bagaimana rakyat tambah susah dapat sertifikat. Mereka butuh biaya LSP ke luar Jawa, padahal belum bekerja,” imbuhnya.
Sementara apabila LSP bisa hadir di Kaltim, maka bisa semakin menolong tenaga kerja lokal yang butuh sertifikasi. Apalagi butuh tenaga kerja hingga 200 ribu orang untuk pembangunan IKN selama 2022-2023. “Kami akan bantu sesuai kemampuan, asesor atau tenaga ahli juga sudah siap,” sebutnya.
Akibat terhalang SE Menteri PUPR, LSP belum bisa terlaksana. Hingga kini, Apindo Kaltim masih berupaya agar LSP benar-benar bisa terwujud. “Kami inisiasi bukan karena bisnis, tapi bantu pemerintah menyiapkan SDM kompeten dan naker lokal terserap,” tuturnya. Sekaligus membantu perusahaan untuk menaati PP Nomor 22 Tahun 2020.
Pihaknya juga menginisiasi LSP K3. Semua sampai saat ini, belum berjalan karena terhambat aturan pemerintah pusat. “Sekarang kita menunggu dan masih berjuang. Semoga bisa ada lisensi untuk LSP di Kaltim,” katanya. Semua untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Bumi Etam saja.
Senada dengan Apindo Kaltim, dukungan untuk melahirkan LSP juga dilakukan Pemkot Balikpapan. Sehingga membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal bersaing dalam bursa kerja. Selain mengembangkan kompetensi, naker lokal juga mempersiapkan mental dalam menghadapi persaingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Balikpapan sebesar 8,9 persen per Januari. Ini turun dari tahun sebelumnya 9 persen pada 2021. Sedangkan TPT 2019 sebesar 7,29 persen atau 18.800 orang. Sebelumnya TPT 2018 sebesar 9,52 persen atau 29.491 orang.
Sementara untuk TPT Kaltim terus mengalami peningkatan. Setidaknya selama 2020 hingga 2021. Data BPS, angka TPT Kaltim sebesar 6,72 persen pada Februari 2020. Selanjutnya meningkat menjadi 6,87 per Agustus 2020. Terakhir pada Februari 2021 sebesar 6,81 persen. Kemudian meningkat menjadi 6,83 persen pada Agustus 2021.
Mengingat menjadi daerah penyangga IKN, Balikpapan akan diserbu tenaga kerja dari berbagai daerah. “SDM terampil dan berkualitas dapat memudahkan tenaga kerja lokal terserap dalam dunia kerja,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Maka mendorong naker bersertifikasi bisa menjadi solusi dalam menurunkan angka TPT.
Rahmad mengatakan, LSP perlu hadir untuk membantu dan mengayomi tenaga kerja lokal. Menurutnya, sertifikasi merupakan bukti kalau mereka sudah memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan dunia kerja. Bahkan dia menganjurkan warga Kota Beriman mempunyai sertifikasi agar semakin mudah mendapat pekerjaan.
“Kemampuan tenaga kerja tidak perlu dipertanyakan lagi kalau mereka sudah punya sertifikat,” ungkapnya. Mengingat selama ini masih membutuhkan persyaratan pengalaman kerja dan lainnya. Jika naker mengantongi sertifikasi, Rahmad berpendapat semua itu sudah cukup menjelaskan mereka memiliki kompetensi.
Tentu jika lembaga sertifikasi bisa hadir di Kaltim, jauh akan sangat baik dan membantu pemerintah. “Kalau ada sertifikasi dari LSP akan sangat bagus dan kami dukung,” tuturnya. Dia menuturkan, pelaksanaan pembangunan terkait IKN seluruhnya kewenangan dari pemerintah pusat.
Namun, dia berharap pemerintah daerah bisa ikut terlibat. Sementara ini, Balikpapan masih hanya tempat singgah atau dilewati saja. “Saya berharap pembangunan IKN ada keterlibatan daerah karena kami yang tahu masalah di daerah,” ujarnya. Termasuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pembangunan IKN.
Seharusnya, bisa menyerap tenaga kerja lokal. Caranya, dengan mempersiapkan LSP terlebih dahulu untuk mendukung kemampuan SDM lokal. Seperti diketahui, angka pencari kerja di Kota Minyak saat ini berkisar 3.800 - 4.000 orang. Mereka dominan lulusan SMA/SMK. (ndu/k15)
Dina Angelina
dinaangelina6@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria