TANJUNG REDEB - Dalam rangka memberikan edukasi, dilaksanakan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran, yang dilakukan secara daring, kemarin (11/8).
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tim koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian implementasi Instruksi Presiden, yang terdiri dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bersama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 27 Juli 2022, tentang Implementasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
Mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Wilayah VI Kabupaten Berau, Juanita Sari, turut menyambut baik program BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap guru maupun siswa, khususnya yang sedang menjalani praktik magang.
"Kita tentu mendukung sosialisasi dan edukasi program BPJS Ketenagakerjaan ini. Kami pun akan berupaya mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para guru dan siswa magang," ucap Juanita.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau Sonny Alonsye mengatakan, kali ini pihaknya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kepala sekolah serta guru di SMA-SMK se-Kabupaten Berau. Hal itu disebutnya, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021, tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan non formal.
"Selain itu, kami juga memberikan edukasi terkait perlindungan bagi siswa-siswi SMK yang melaksanakan magang," ujarnya, kepada Berau Post.
Dijelaskannya, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya kepada guru tenaga kependidikan, formal dan informal, serta pada siswa-siswi magang atau praktik hingga KKN.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar melalui program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi terjadinya risiko sosial ekonomi, akibat musibah kecelakaan kerja atau musibah meninggal dunia," jelasnya.
Aturan perlindungan bagi siswa-siswi magang itu sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 pasal 35, bahwa peserta magang, siswa kerja praktik, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggaraan negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam program JKK dan JKM, melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
"Sementara regulasi perlindungan bagi para guru yakni di Pasal 2 Ayat 2 bahwa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggaran Negara, meliputi pegawai pemerintahan non pegawai negeri, pejabat negara non ASN dan pegawai non ASN pada lembaga tinggi negara," jelasnya.
Diakuinya, iuran untuk JKK dan JKM bagi Non ASN (GTK Honorer) per orang mulai dari Rp 18.600 per bulan. Sedangkan bagi siswa praktik kerja lapangan atau magang sebesar Rp 16.800 per bulan.
Besar harapannya, pihak sekolah atau lembaga pendidikan untuk memberikan apresiasi sebagai bentuk kepedulian kepada guru dan siswa magang, dengan mendaftarkan mereka ke program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Supaya mereka juga bisa tenang dalam beraktivitas atau bekerja. Mereka juga bisa mendapat perlindungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan apabila mengalami risiko musibah kecelakaan kerja atau meninggal," tuturnya.
Disebutnya juga, garis besar segmentasi kepesertaan di antaranya Penerima Upah dalam hal ini adalah guru dan tenaga pendidik Non ASN dan Honor (Bosda). Sedangkan Bukan Penerima Upah yakni siswa PKL/magang/kerja.
Adapun program dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yakni pengobatan dan perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis di kelas 1 RS Pemerintah atau kelas 2 RS Swasta. Santunan sementara tidak mampu bekerja 100 persen upah 12 bulan pertama dan 50 persen upah bulan berikutnya. Selain itu santunan kematian 48 kali upah yang dilaporkan ditambah biaya pemakaman 10 juta. Santunan cacat maksimal 56 kali upah. Manfaat beasiswa maksimal 174 juta. Home care hingga program kembali bekerja.
Terlebih di samping itu juga, Suharti, Sekjen Kemendikbudristek, telah menyampaikan juga sebelumnya bahwa di tahun 2022 ini, Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat akreditasi sekolah dan sertifikasi guru. (mar/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post