Pemerintah diminta kembali mencermati rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan solar. Sebab, langkah ini diprediksi bakal berdampak pada kemampuan belanja masyarakat.
BALIKPAPAN - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap pemerintah sebelum mengambil keputusan bisa melihat kondisi masyarakat miskin saat ini. Apakah mereka siap hadapi kenaikan harga BBM atau belum. Terlebih, Indonesia baru saja mengalami inflasi bahan pangan atau volatile food yang hampir menyentuh level 11 persen secara tahunan per Juli 2022.
Menurutnya, masyarakat kelas menengah rentan terdampak karena sebelumnya mereka mampu beli Pertamax namun bermigrasi ke Pertalite karena harga Pertamax naik. Di sisi lain, jika harga Pertalite naik maka mereka akan mengorbankan belanja lain seperti yang tadinya bisa membeli baju, mau membeli rumah lewat KPR hingga menyisihkan uang untuk usaha baru akhirnya tergerus karena membeli bensin.
Bhima mengingatkan hal tersebut akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya pemulihan ekonomi tidak sesuai target pemerintah. “Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” ujarnya seperti dikutip dari Jawapos.com, Senin (22/8).
Bahkan jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu maka Indonesia berpotensi menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi. “Imbasnya bisa tiga sampai lima tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Bhima meminta pemerintah mencermati rencana kenaikan BBM bersubsidi ini mengingat sepanjang Januari sampai Juli 2022 pun serapan subsidi energi baru Rp 88,7 triliun sementara APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB. “Artinya pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara,” kata Bhima.
Senada, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan kenaikan BBM akan memicu lonjakan inflasi. Untuk diketahui, saat ini Indonesia tercatat mengalami inflasi sebesar 4,94 persen lebih rendah dari inflasi negara di Rusia dan Singapura yang masing-masingnya sebesar 15,1 persen dan 6,7 persen.
Terkait itu, Piter memprediksi jika kemudian pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan inflasi bisa melonjak diatas 6 hingga 10 persen. “Kalau pemerintah menaikkan BBM Pertalite, inflasi kami perkirakan bisa melonjak diatas 6 persen. Bahkan bisa mencapai dua digit, yakni 10 persen,” kata Piter.
Lebih lanjut, Piter mengatakan bahwa kenaikan BBM subsidi bukanlah solusi. Hal itu disebabkan dampak kenaikan BBM subsidi yang berapapun besarnya akan memicu lonjakan inflasi. “Kenaikan inflasi akan menggerus daya beli dan mengganggu proses pemulihan ekonomi,” lanjutnya.
Ia menyebut, terlalu besar risikonya apabila harga BBM subsidi mengalami kenaikan. Terlebih, menurutnya saat ini kondisi APBN tidak dalam keadaan darurat meskipun anggaran subsidi melonjak. Untuk mengurangi beban anggaran subsidi, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi. “Pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi dengan memperbaiki mekanisme distribusinya agar lebih tepat sasaran. Itu alternatif solusinya,” pungkasnya.
Pemerintah telah memberikan tiga sinyal soal kenaikan harga BBM subsidi, meliputi solar dan Pertalite. Meski belum disebutkan secara rinci kapan akan diumumkan, sinyal kenaikan harga BBM sudah disampaikan sejumlah pejabat.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan telah menunjukkan sinyal tersebut. Berikut tiga sinyal pemerintah segera mengerek harga BBM subsidi.
SUBSIDI PERTALITE CAPAI RP 502 TRILIUN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan subsidi untuk Pertalite menyentuh angka yang fantastis, yakni sebesar Rp 502 triliun. Menurut Jokowi, subsidi itu diberikan agar harga Pertalite tetap di angka Rp 7.650 per liter di tengah harga keekonomiannya yang tembus sebesar Rp 17.200 per liter.
“Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil Rp 502 triliun. Tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan Indonesia,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jumat (5/8).
KENAIKAN BBM SEDANG DALAM PEMBAHASAN
Sementara itu, menurut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, keputusan terkait kenaikan harga BBM saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. “Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak,” kata Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia Ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8).
Dia mengatakan, saat ini beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar, lebih dari Rp 500 triliun. Sehingga jika ada kenaikan harga BBM, maka hal itu ditujukan agar subsidi bisa terus berlanjut. “Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi, APBN kita bisa menopang, tapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi, dan ini sudah ditetapkan 2023,” jelasnya.
Senada dengan Wapres, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan harga BBM masih dirapatkan dengan Presiden Jokowi. Namun ia menyebut, kenaikan harga BBM subsidi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Rencana kenaikan masih dirapatkan dengan Pak Presiden, (kenaikan BBM subsidi) tidak pada kuartal III/2022. Kita lihat tahun depan, (skema) subsidi masih dirancang,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8).
NAIKNYA HARGA MINYAK MENTAH
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat bersiap-siap menyambut kenaikan harga solar dan Pertalite seiring dengan naiknya harga crude oil atau minyak mentah. Menurut Luhut, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap antara harga jual BBM subsidi di Indonesia dan harga keekonomian.
Tingginya gap berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Untuk diketahui, berdasarkan catatan Pertamina, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang masih tinggi. Per Juli 2022 harga ICP berada di kisaran USD 106,73 per barel atau lebih tinggi 24 persen daripada Januari 2022.
Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, Pertamina masih menunggu arahan pemerintah. Sebab, kewenangan penyesuaian harga BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Meski begitu, dia menyatakan bahwa Pertamina terus memastikan stok Pertalite dan solar aman. Pihaknya juga menjamin seluruh distribusi dilakukan secara maksimal.
Irto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi. Akibatnya, konsumsi BBM pun melonjak. ”Rata-rata konsumsi harian BBM nasional tahun ini sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan,” jelas Irto.
Dia melanjutkan, per 19 Agustus, stok tercatat berada di atas 19 hari. Produksi juga terus dilakukan. Distribusi dan kondisi stok di SPBU akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Dengan begitu, SPBU yang stoknya sudah berada pada batas minimal dapat segera disuplai kembali. ”Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.
Meski begitu, pemerintah mengimbau agar masyarakat, khususnya golongan mampu, bisa lebih bijaksana. Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM bersubsidi. “Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti Pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya belum cukup,” jelas Arifin.
Dia menyebutkan, di tengah tingginya harga minyak, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Arifin menyatakan, saat ini disiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. (ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria