Bahan pangan benar-benar menghantui inflasi Kaltim. Jika sebelumnya ada cabai, daging sapi hingga ayam, kini telur ayam berpotensi memberi tekanan. Bisa lebih parah jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM subsidi.
SAMARINDA - Harga telur ayam terpantau naik signifikan hingga ke level tertinggi dalam sejarah. Yakni menembus Rp 33 ribu per kilogram dari harga normal Rp 21-25 ribu per kilogram. Tingginya harga telur diprediksi memengaruhi inflasi Kaltim pada Agustus. Sebab, inflasi di Kaltim dari tahun ke tahun sejauh ini tertekan naiknya harga bahan pangan.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltim Ricky P Gozali mengakui, jika tahun ini inflasi bisa lebih tinggi dari perkiraan awal, namun tetap berada pada rentang 3,59– 4,39 persen (year on year/yoy). Seperti tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi harga bahan pangan. Karena pasokannya sangat tergantung dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jawa Timur (Jatim).
“Pengendalian inflasi bahan pangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Namun, Kaltim masih dalam proses menuju itu,” jelasnya, Rabu (24/8). Artinya, kenaikan telur juga akan memengaruhi inflasi. Ada beberapa komoditas yang kerap menyumbang inflasi, yaitu daging ayam, telur ayam, cabai, dan bawang merah.
Berbagai upaya dilakukan agar beberapa komoditas tadi bisa memiliki stok cukup agar tidak terjadi peningkatan harga. Contohnya, untuk jangka panjang agar cabai tidak lagi jadi faktor penyumbang inflasi, Bank Indonesia sudah membangun sentra-sentra percontohan (cluster) pertanian tanaman cabai di Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Luas kawasan pertanian dengan tanaman cabai yang sudah dimulai Bank Indonesia baru sekitar 5 hektare. Dari kebun percontohan itu diharapkan masyarakat termotivasi bercocok tanam cabai, termasuk tanaman hortikultura lainnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke pasar. Begitu juga dengan bawang dan komoditas penyumbang inflasi lainnya.
“Karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri Kaltim masih dalam proses maka dibutuhkan kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan bahan pangan,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk menjamin pasokan bahan pangan di Kaltim, Pemprov Kaltim dan pengusaha di Kaltim sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah pemasok bahan pangan, misalnya dengan Pemprov Jawa Timur, Sulawesi Tengah, serta provinsi lainnya. Hal itu sebagai upaya menjamin pasokan bahan pangan di Kaltim.
Selanjutnya, perkembangan baru dan sangat bagus adalah Pemkot Samarinda melalui Perumda Varia Niaga, berencana masuk juga berusaha di sektor bahan pangan. Perumda Varian Niaga akan memperbesar kapasitas tampung cold storage-nya sehingga bisa menyimpan bahan pangan dalam jumlah besar dan tetap awet.
Dalam hal ini, Varia Niaga nantinya bisa menjadi perusahaan yang bisa mengendalikan inflasi. Saat produk bahan pangan naik, bahan pangan yang ada di Varia Niaga dilepas ke pasar untuk menurunkan harga. “Namun, idealnya untuk mengendalikan inflasi yang sumbernya dari naiknya harga bahan pangan, memang Kaltim perlu memenuhinya dari dalam daerah Kaltim sendiri,” pungkasnya.
Terpisah, Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyoroti rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar. Langkah ini diyakini akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian. Sebab, Pertalite adalah BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.
”Di tahun 2021 saja konsumsinya sampai 79 persen terhadap total konsumsi bensin. Tahun ini, lebih dari 80 persen porsi konsumsinya karena mobilitas masyarakat makin leluasa,” terangnya seperti dikutip dari Jawa Pos.
Terlebih, pemerintah sudah lebih dulu menaikkan harga Pertamax. Itu menimbulkan adanya gap yang lebar antara Pertamax dan Pertalite. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi Pertamax ada yang beralih ke Pertalite karena lebih terjangkau. Akibatnya, terjadi peningkatan volume konsumsi Pertalite.
Dalam analisis Faisal, dengan asumsi harga baru Pertalite di kisaran Rp 10 ribu, akan memicu tambahan inflasi di atas 3 persen. Apabila tanpa ada kenaikan harga BBM, total inflasi pada 2022 diperkirakan ada di kisaran 5–6 persen. Artinya, jika ada tambahan 3 persen inflasi, ada kemungkinan inflasi melonjak di kisaran 7,5–8 persen terhadap total inflasi. ”Bahkan bisa lebih peningkatannya,” kata dia.
Sejalan dengan kenaikan harga BBM subsidi, harga bahan pangan juga akan terpengaruh. ”Biasanya selalu begitu, (harga) BBM naik, ya harga pangan naik,” cetus Faisal. Saat ini inflasi di komoditas pangan bergejolak (volatile food) ada di kisaran 11 persen. Angka 11 persen itu bisa terus terkerek naik jika harga BBM subsidi dinaikkan.
”Ini berarti dampak ke masyarakat menengah ke bawah akan sangat besar. Masyarakat menengah ke atas bagaimana? Tidak banyak pengaruh. Mereka akan tetap bisa membeli barang seperti biasa. Tapi, ya mungkin pembelian barang nonesensial jadi berkurang,” ulasnya.
Kondisi seperti itu, imbuh Faisal, harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Apalagi, saat ini momentum pemulihan ekonomi tengah berlangsung. ”Dampaknya bisa ke mana-mana,” tuturnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria