HADIRNYA lembaga keuangan syariah telah memberikan semangat baru bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Terutama, dalam akses pembiayaan dan layanan keuangan yang dikhawatirkan melibatkan unsur riba tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat, terutama pelaku usaha. Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, kerja sama, dan kebermanfaatan bukan keuntungan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, ekonomi syariah juga terbukti memiliki resiliensi yang baik, dan mampu terus tumbuh dalam kondisi pandemi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan pembiayaan syariah di Kaltim, yang terus meningkat selama satu tahun terakhir, dan tumbuh sebesar 18,94 persen (yoy) pada triwulan II 2022, serta mencatatkan pertumbuhan asset syariah yang positif sebesar 9,43 persen (yoy).
“Kaltim terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah untuk ekonomi Kaltim yang lebih inklusif,” jelasnya, Kamis (15/9).
Dalam tiga tahun terakhir, posisi Indonesia dalam indikator Global Islamic Economy terus meningkat. Pada 2021 lalu, Indonesia berhasil menduduki peringkat 4 pada seluruh sektor industri halal seperti sektor makanan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan media rekreasi.
Posisi tersebut didorong karena besarnya pangsa pasar industri halal nasional terhadap global. Seperti pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia, bukan karena kapasitas produksi sebagai produsen di sektor industri halal.
Berkaca pada potensi pasar industri halal yang sangat besar, berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta harus tetap melanjutkan dan memperkokoh ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, demi mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan produsen halal dunia.
Untuk mendukung itu, setiap tahun BI Kaltim bekerja sama Kementerian Agama Kaltim dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) melaksanakan pendampingan untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
Melalui sertifikasi halal, produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki kesempatan untuk dibeli oleh konsumen yang lebih luas. Tidak terbatas pada pasar domestik, sertifikasi halal juga membantu produk UMKM untuk terlibat dalam pasar global.
“Berkaca pada pengalaman kami dalam melaksanakan pendampingan ekspor, dengan memiliki sertifikat halal UMKM akan lebih dilirik barang atau produk kepada pasar atau negara dengan mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam hal pemberdayaan ekonomi syariah, BI Kaltim terus mendorong perkembangan usaha-usaha syariah khususnya dari sektor ekonomi kreatif. Keberadaan ekonomi kreatif saat ini mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB), juga banyak menyerap tenaga kerja, serta menghidupkan industri lain, seperti pengolahan, kemasan, distribusi transportasi periklanan, desain produk, jasa dan sewa lahan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Bahkan ekonomi kreatif Indonesia saat ini menyumbang Rp 1.100 triliun atau sekitar 7,5 persen dari pendapatan nasional. Bank Indonesia mengembangkan platform Industri Kreatif Syariah (IKRA) untuk mempertemukan para pelaku usaha syariah di sektor fashion dan makanan atau minuman halal. IKRA Indonesia menjadi wadah pengembangan usaha syariah secara holistik termasuk pengembangan kapasitas, penguatan branding, marketing, dan akses pasar nasional maupun global.
Tujuan IKRA Indonesia untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan usaha syariah. Sehingga, mampu menembus dan bersaing di pasar global serta meningkatkan peluang kolaborasi antarpelaku usaha syariah.
“Setiap tahun, UMKM BI mendampingi UMKM terpilih dari Kaltim untuk mengikuti kegiatan kurasi IKRA dan dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan flagship internasional, yaitu International Sharia Forum (ISEF). Seluruh upaya-upaya ini dilakukan agar ekonomi syariah bisa terus berkembang, dan membawa ekonomi Kaltim yang lebih inklusif,” pungkasnya. (rom/k15)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria