PT Kaltim Jaya Mineral (KJM), perusahaan tambang batu bara yang ditolak warga Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), telah melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Saat ini, perusahaan yang berkegiatan penambangan dari penanaman modal asing (PMA) itu segera melanjutkan tahapan produksi.
PENAJAM–Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) 2022 PT KJM. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat disetujui dengan jumlah produksi batu bara maksimal 300 ribu ton.
Terkait penolakan warga Labangka Barat, Direktur PT KJM Hari Purnomo mengatakan tetap melanjutkan upaya penjelasan yang lebih gamblang menjawab kekhawatiran aktivitas tambang yang dapat mencemari sumber air minum dan lahan pertanian warga, antara lain, dengan menemui kepala desa.
“Jarak antara kegiatan kita sampai ke persawahan mereka lebih dari 5 kilometer. Dalam amdal (analisis dampak lingkungan) yang kita punya sudah ada bahwa kita akan memakai settling pond (kolam pengendapan), dan macam-macam lainnya dalam upaya kita mengatasi dampak lingkungan,” kata Hari Purnomo, Jumat (16/9).
Dia mengatakan, sesuai izin yang dikantunginya penambangan batu bara berada di Desa Labangka dan Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, PPU. Tetapi, operasionalnya di Desa Labangka Barat, desa pemekaran dari Labangka pada 14 April 2010. Atau, selisih beberapa pekan lebih awal dari izin yang telah dikeluarkan bupati PPU yang menerbitkan perubahan izin usaha pertambangan eksploitasi menjadi IUP OP kepada PT KJM berdasarkan Keputusan Bupati PPU Nomor 545/157.b/IUP-OP/EKONOMI/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010.
Hari Purnomo menambahkan, setelah menerima perizinan KJM melakukan sosialisasi kepada warga 2018. Dia mengatakan pula, pada pertemuan di Gedung Serbaguna Desa Labangka sekitar pukul 09.00 Wita, Kamis (8/9), hanya menyampaikan pemberitahuan kepada warga dimulainya tahapan produksi batu bara.
Namun, reaksi warga yang ikut pertemuan menyatakan menolak dan dikonkretkan melalui surat penolakan diteken Kepala Desa Labangka Barat Joko Sadyono dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labangka Barat Kadirun. Surat penolakan tersebut dikirim juga ke Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam.
Terdapat jeda waktu beberapa lama antara izin dan operasional pertambangan karena manajemen KJM belum mendapatkan tempat pelabuhan sebagai terminal batu bara, dan kemudian berlanjut harga batu bara dunia yang anjlok 2019 yang disusul pandemi pada Maret 2020–2021.
“Sehingga kita berhenti sejenak supaya kita tidak tergulung, karena berapa banyak perusahaan tambang batu bara yang hancur,” tuturnya. Setelah saat ini harga batu bara membaik KJM melanjutkan lagi untuk tahapan produksi. “Nah, wajar saja kalau kami kulonuwun terlebih dulu pada kemarin itu. Kami memberitahukan untuk melakukan kegiatan,” ujarnya.
Menyinggung penolakan warga Labangka Barat yang tidak mengizinkan KJM memakai jalan desa untuk hauling (mengangkut) batu bara, Hari Purnomo mengatakan, informasi yang dia terima jalan dimaksud milik Labangka. Terkait penolakan tersebut, dia mengatakan, bersifat pro dan kontra. “Iya lah, ada yang diam, setuju, dan tidak setuju,” tuturnya.
Seperti diberitakan, perusahaan tambang batu bara PT Kaltim Jaya Mineral (KJM) yang melakukan kegiatan penambangan dalam rangka penanaman modal asing di Desa Labangka dan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), tidak berjalan mulus.
Usai sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen KJM di Gedung Serbaguna Desa Labangka, sekitar pukul 09.00 Wita, Kamis (8/9), warga di desa tersebut bereaksi menolak. Akibatnya, nilai presentasi saham yang telah disiapkan Rp 10 miliar untuk melakukan eksploitasi batu bara di atas lahan seluas 1.986 hektare pun terancam kandas.
Penolakan warga dikonkretkan melalui berita acara yang ditandatangani Kepala Desa Labangka Barat Joko Sadyono dan Ketua BPD Labangka Barat Kadirun. Labangka Barat adalah desa pemekaran dari Labangka. Dalam berita acara tersebut dinyatakan pihak desa tidak memberi izin aset desa berupa jalan permukiman/jalan lingkungan desa dipergunakan untuk akses operasionalisasi pertambangan oleh KJM.
Di samping itu, dikhawatirkan berdampak buruk dan dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar. Sosialisasi KJM ini diikuti 95 warga desa yang dibuktikan tanda tangan kehadiran. (ndu/k8)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria