PENAJAM-Pemerintah saat ini sedang getol mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk terlibat pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Tidak hanya itu, pemerintah juga membuka kesempatan kepada perusahaan lokal untuk dapat terlibat pada proses pembangunan IKN. “Tetapi sayangnya saat workshop pelaksanaan tender oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, banyak perusahaan lokal di PPU belum dilibatkan dalam pelatihan,” kata Humas Lembaga Adat Paser (LAP) PPU Eko Supriyadi.
Sejauh ini, LAP PPU salah satu organisasi berbasis massa etnis lokal yang kerap kali menyuarakan tentang seharusnya pembangunan IKN berpihak kepada SDM lokal, termasuk perusahaan lokal itu. Namun, kata dia, saat ia menghadiri undangan bertajuk Workshop Pelaksanaan Tender/Seleksi Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Balikpapan, Kamis-Jumat, 15-16 September 2022 hanya dalam jumlah kecil saja perusahaan lokal PPU yang turut diundang. “Ada 240 perusahaan yang diundang, namun hanya sedikit perusahaan lokal yang dilibatkan,” kata Eko Supriyadi.
Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo, kemarin, mengungkapkan hadirnya IKN di Kaltim memberikan dampak ekonomis dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, termasuk pelaku usaha. “Harapan Apindo pelaku usaha Kaltim, termasuk di PPU, bisa kebagian kue pembangunan IKN. Untuk itu kami pengusaha-pengusaha di Kaltim perlu menyiapkan diri. Baik sarana dan prasarana penunjang kerja di proyek IKN, modal mapun SDM,” kata Slamet Brotosiswoyo.
Apindo berharap pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan para pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Keterlibatan dalam proyek pembangunan IKN tak sekadar jadi subkontraktor, tapi menjadi kontraktor sesuai kapasitas dan bidang keahlian yang dimiliki. Sejak disahkan Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI, Apindo Kaltim langsung membentuk satuan tugas (satgas). Tugas Satgas IKN ini, di antaranya, menginventarisasi pengusaha di Kaltim, SDM, serta membantu SDM lokal bisa berkontribusi dalam pembangunan IKN.
“Bagaimana SDM bisa terlibat dalam pembangunan IKN? Apindo Kaltim membuat program sertfikasi calon tenaga kerja bekerja sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujarnya. Diketahui, peraturan pemerintah mengatur proyek yang didanai APBN, seperti pembangunan IKN ini melibatkan tenaga kerja yang bersertifikasi. Kata Slamet, Apindo Kaltim telah mendirikan lembaga sertifikasi bidang kontruksi dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kerja sama dengan perguruan tinggi di Kaltim, seperti Poltekba, ITK, Polteknas, termasuk SMK. Pelaksanaan lembaga sertifikasi masih tunggu izin dari BNSP. “Pembangunan IKN membutuhkan 3,5 juta tenaga kerja bersertifikasi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan menyiapkan SDM (tenaga kerja) lokal yang bersertifikat. Jika tidak segera disiapkan, maka anak-anak kita hanya menjadi penonton,” kata Slamet. (far)
ARI ARIEF
Editor : izak-Indra Zakaria