BALIKPAPAN-Produk hilirisasi dari olahan kelapa sawit sedang dikaji untuk dibangun di Kaltim. Selain berupa crude palm oil (CPO), Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyusun studi mengenai hasil olahan lainnya dari kelapa sawit yang nantinya dapat dikembangkan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga saat berkunjung ke Balikpapan pekan lalu.
Dia mengungkapkan, produk olahan dari kelapa sawit menjadi salah satu perintah Presiden Joko Widodo yang harus dikembangkan. Termasuk di Kaltim yang merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. “Sesuai arahan bapak presiden, bagaimana kita meng-create atau membuat hilirisasi yang ada di Indonesia. ‘Kan industri nikel sudah, dengan membangun smelter. Nanti di Kaltim, produk-produk (olahan kelapa sawit) yang potensial, akan kita bangun,” katanya kepada Kaltim Post di Hotel Novotel Balikpapan.
Namun, seperti apa produk olahan yang dimaksud, pria yang sebelumnya menjabat anggota Komisi I DPR RI ini mengaku hal itu masih dalam kajian. Termasuk wilayah potensial yang akan dikembangkan sebagai lokasi pembangunan industri hilirisasi. Untuk diketahui, salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Kaltim berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kehutanan Kaltim, pada 2021 produksi sawit di Kutim mencapai 6.452.834 ton dengan luas area perkebunan seluas 459.541 hektare. “Yang jelas, yang memiliki potensi untuk hilirisasi sawit, akan kita dibangun di Kaltim,” sambung Jerry.
Saat ini pihaknya masih berjuang agar ekspor CPO bisa dilakukan di tidak hanya satu negara. Namun ke negara-negara lainnya. Karena satu di antara lima besar produk ekspor Indonesia adalah CPO. Terkait hasil olahan kelapa sawit yang didiskriminasi oleh Uni Eropa, Jerry menyebut, pemerintah Indonesia telah mengajukan sengketa melalui aturan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation Uni Eropa pada 2017. Gugatan ini telah terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS 593. Dalam RED II, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi (high risk) terhadap deforestasi. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau CPO untuk biodiesel.
Menanggapi hal itu, lanjut dia, pemerintah telah menjalani proses persidangan dan penyampaian dokumen terkait gugatan tersebut. Adapun tahapannya saat ini, gugatan tengah memasuki babak akhir. “Mudah-mudahan hasilnya baik. Karena proses ini, sudah lama. Dan saya menjadi ketua delegasi sejak tahun 2020, sampai sekarang. Hasilnya mungkin tahun ini akan keluar. Semoga gugatan kita dimenangkan,” harapnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Sylviana Murni menuturkan, pihaknya sudah mencoba untuk menjajakan potensi investasi di Kaltim. Dengan menyasar calon investor dari Asia, sejak 2019. Terutama calon investor dari sepuluh negara di Asia Tenggara. Kemudian negara-negara besar di Eropa. “Tetapi sempat terhambat karena pandemi Covid-19. Dan komunikasi ini akan coba kita hidupkan lagi,” ucapnya.
Selain potensi dari sektor pertambangan, berupa pembangunan pabrik pengolahan nikel, rencana investasi pembangunan infrastruktur pada ibu kota negara baru juga coba ditawarkan. Kemudian potensi pembangunan industri hilirisasi kelapa sawit. “Semua potensi investasi besar itu ada di Kaltim. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Bahkan potensi investasi itu, bisa mencapai miliaran dolar,” sebutnya.
Dana Bagi Hasil Sawit
Sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pemprov Kaltim saat ini tengah mengupayakan kucuran dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. DBH sawit akan melengkapi penerimaan Kaltim setelah sebelumnya mendapat DBH dari sektor batu bara dan migas. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati mengatakan, regulasi pemberian DBH sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sehingga, pembagian DBH sawit ini dipastikan bisa terealisasi tahun depan.
"Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH sawit,” katanya dikutip dari laman resmi Dinas Perkebunan Kaltim. Namun, dia belum mengetahui nominal DBH sawit yang akan diterima Kaltim. Karena ada indikator perhitungan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembagian DBH. "Kita tidak tahu berapa kisarannya, karena ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kita miliki dan sebagainya. Kita belum tahu, karena ini baru pertama," ucap Ismiati.
Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim, Dr Zulkarnain menjelaskan, usulan pembagian DBH sawit yang diminta ke pemerintah pusat adalah 90:10. Yakni 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat.
"Kami usulkan 90 persen masuk daerah. Misal pungutan ekspor kita sekitar Rp 5-6 triliun. Yah kalau 90 persen, Rp 4,5 triliun bisa masuk daerah," ungkap Zulkarnain menghitung potensi penerimaan DBH sawit. Dia melanjutkan, dari telaah yang dilakukan, nilai ekonomi komoditas sawit dari Kaltim sekitar Rp 200 triliun. “Itu baru CPO dan kernel, belum yang lain. Jadi, sebenarnya kita bisa transformasi ekonomi pascatambang, kalau itu dibagi ke daerah," ungkap dosen Fakultas Pertanian Unmul ini. (riz2/k16)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Komoditas Sawit Kaltim dalam Angka pada 2021--jdl
1,3 juta hektare luas perkebunan sawit.
17,8 juta ton TBS atau tandan buah segar kelapa sawit yang diolah.
3,7 juta ton produksi crude palm oil (CPO).
Sumber: Dinas Perkebunan Kaltim pada rapat koordinasi pembahasan penambahan komponen skema dana bagi hasil sumber daya alam di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (28/7)
Lima Daerah Terbesar Komoditas Sawit di Kaltim
Produksi (dalam ton) Luas Perkebunan (dalam hektare)
Kutai Timur 6.452.834 459.541
Berau 4.729.880 257.318
Kutai Kartanegara 3.110.111 255.343
Paser 2.014.529 178.328
Kutai Barat 877.789 153.870
Sumber: Dinas Perkebunan Kaltim, 2021
Editor : izak-Indra Zakaria