JAKARTA-Pemulihan ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan mencapai 6 persen. Selain itu, realisasi pendapatan negara yang didorong oleh tumbuhnya pendapatan pajak, angka optimisme konsumen, hingga indeks manufaktur menunjukkan angka yang menggembirakan. Kamis (29/9) Presiden Joko Widodo pada acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 menyatakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.764 triliun. Secara year on year, tumbuh 49 persen. “Kemudian ini yang para pembayar pajak saya ingin mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp 1.171 triliun. Tumbuh 58 persen,” ujarnya.
Jokowi juga memerinci, saat ini pendapatan negara didorong oleh beberapa hal. Dari penerimaan bea cukai Rp 206 triliun atau tumbuh 30,5 persen. Selain itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 38,9 persen menjadi Rp 386 triliun. “Artinya, masyarakat masih konsisten dan memiliki kemampuan dalam hal tadi yang saya sampaikan,” ungkapnya. Jokowi juga menambahkan Indeks Kepercayaan Konsumen naik menjadi 124,7. Dari sebelumnya, pada Juli hanya 123. “Berkaitan dengan perbankan, kredit tumbuh 10,7 persen. Ini juga menurut saya cukup tinggi,” ucapnya. Neraca dagang Indonesia juga surplus 28 bulan berturut-turut. Agustus neraca dagang Indonesia surplus 5,7 miliar dolar AS.
Indikator lainnya yaitu Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus menguat dan berada pada angka 51,7 per Agustus lalu. Dari berbagai indikator tersebut, Jokowi pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 bisa sampai 6 persen. Meski kondisi ekonomi dalam negeri positif, kondisi global masih belum pasti. Untuk itu pemerintah tetap membenahi berbagai hal fundamental, salah satunya pembangunan infrastruktur. “Karena di situlah fondasi kita dalam jangka menengah dan panjang bisa kita perbaiki karena ini menyangkut nanti daya saing. Tidak akan bisa kita bersaing dengan negara lain kalau konektivitas tidak kita miliki dengan baik,” ujarnya.
Hal fundamental kedua yang dilakukan pemerintah yaitu hilirisasi. Indonesia tidak lagi mengekspor berbagai komoditas tambang dalam bentuk bahan mentah saja. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh penghentian ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah telah berhasil mendongkrak nilai ekspornya menjadi berkali-kali lipat. “Nanti kita stop lagi timah, tembaga. Kita stop lagi bahan-bahan mentah,” paparnya. Selanjutnya, hal fundamental berikutnya yang menjadi fokus pemerintah adalah ketahanan pangan dan energi. Untuk ketahanan energi, Jokowi mencontohkan penggunaan biosolar B30 yang diharapkan dapat meningkat menjadi B40, sehingga bisa membantu meningkatkan ketahanan energi di tengah krisis energi yang melanda dunia.
“Kenapa kita sekarang ingin bangun food estate, supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita dan juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dampak yang ditimbulkan dari pandemi pada ekonomi sangat dalam. Bahkan melampaui krisis keuangan medio 1997-1998 dan 2008-2009. “Pandemi mulai dan sudah bisa dikelola meskipun belum sama sekali selesai. Pandemi meninggalkan scarring effect yang sangat dalam,’’ jelasnya.
Berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998 dan 2007-2008, Ani menyebut, krisis keuangan pada periode itu hanya menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Hal itu bisa terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok, sehingga berdampak pada sisi pinjaman.
“Menimbulkan dampak ancaman pada eksistensi atau keberlanjutan dari lembaga keuangannya dan itu berarti menimbulkan efek sistemik. Itu yang terjadi pada 1997-1998, 2007-2008, yaitu sumber masalahnya di neraca lembaga keuangan dan korporasi besar,’’ ujarnya. Sementara itu, masalah utama dari wabah pandemi Covid-19 adalah penyakit yang mengancam manusia. Wabah ini disebabkan virus baru yang pada awal penyebarannya belum ada temuan, baik obat maupun vaksinnya. Berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan cukup untuk membalikkan dampak luka ekonomi yang sudah sangat dalam. Namun, pemerintah tetap berupaya menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial ke masyarakat serta usaha kecil dan menengah dengan menggelontorkan bantuan sosial ke 10 juta program keluarga harapan (PKH).
Kemudian, juga memberikan bantuan 18,8 juta sembako, bantuan terhadap UMKM, hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. ‘’Ini karena kita memahami bahwa masyarakat yang hidupnya tergantung cashflow harian sangat terpukul dengan pandemi scarring effect-nya dalam dan luas. Itu efek luka dari pandemi tidak hanya penyakit,’’ kata Menkeu. Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan berpandangan bahwa proses integrasi pertumbuhan hijau dalam strategi pembangunan nasional akan menjadi kunci dari pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang Indonesia. Hal itu akan membantu meningkatkan belanja konsumen dan mendukung strategi hilirisasi industri nasional. UOB Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh menjadi 4,8 persen tahun ini dan 5 persen pada 2023.
“Didukung konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan ekspor komoditas,” paparnya.
Hendra mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menavigasi pemulihan ekonomi pascapandemi di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Menurut dia, perekonomian Indonesia terbukti resiliensi. Sinergi kebijakan makro ekonomi pemerintah berhasil membawa negara pulih dengan cepat. (han/bil/dee/lyn/jpg/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria