PEMERINTAH Indonesia tengah mengkaji ulang pemberian insentif fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Pemberian insentif fiskal tidak lepas dari target produksi minyak 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari di tahun 2030.
Kajian dilakukan agar industri hulu migas dapat memainkan perannya lebih maksimal saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon. Sekaligus evaluasi, apakah kebijakan pemberian insentif fiskal dapat kembali dilanjutkan.
Untuk mendorong meningkatkan produksi migas itu perlu usaha-usaha bersama dari semua pihak. Peningkatan investasi dalam industri migas membutuhkan dukungan berupa perbaikan fiskal dan insentif. Selain perbaikan insentif fiskal, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance, serta transparansi.
Insentif diberikan untuk menggairahkan eksplorasi. Memaksimalkan pencarian yang baru, tidak terfokus pada tempat yang sudah ada. “Sejak pemberian insentif, impact terhadap penindakan belum terlihat. Padahal dengan insentif fiskal ini memberi kemudahan, menambah semangat bekerja dan meningkatkan produksi tapi memang masih belum terlihat. Sehingga dikaji lagi, apa perlu dipertahankan atau ditarik,” tutur Manajer Senior Operasi SKK Migas Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) Roy Widhiarta.
Di wilayah Kalsul, Roy menyebut, tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah menerima insentif fiskal ialah Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), kemudian Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).
Belum maksimalnya kinerja, berdasarkan laporan yang diterima dikarenakan keterlambatan penerimaan insentif fisikal oleh PHSS. “Alasan PHSS timing pemberian terlambat, sehingga kegiatan investasi dan proses pengadaan terlambat yang terdampak terhadap eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Di samping harapan pemerintah pada 2030, industri hulu migas kini harus sejalan dengan peta jalan Indonesia menuju netralitas karbon di tahun 2060 mendatang. Sinkronisasi tersebut terkait upaya Indonesia yang ingin meningkatkan energi terbarukan, namun tetap menggunakan bahan bakar fosil dan mengutilisasinya untuk mengurangi emisi karbon.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi, yang mengarah kepada peningkatan pemakaian energi terbarukan. Meski demikian, Indonesia tetap akan membutuhkan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dan bahan baku utama, untuk menjamin kecukupan pasokan energi dan mendukung kegiatan ekonomi.
“Beban industri hulu migas memang semakin berat. Dari itu, tidak hanya SKK Migas saja, semua lini harus sama-sama bekerja sama,” pesannya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi.
Baru-baru ini, Kepala SKK Migas Kalsul Azhari Idris mengungkap, perwakilan pemerintah pusat dari berbagai kementerian baik Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maupun Direktorat Jenderal Pajak bertandang ke Kalimantan dan Sumatra.
Kehadiran tersebut, untuk meninjau langsung beberapa lapangan atau lokasi eksplorasi. Salah satunya ialah Bontang LNG. “Fasilitas Bontang LNG, dari beberapa tangki cuma satu yang dioperasikan karena jumlah gasnya terus berkurang. Itu, 5 tahun ke depan, bila tidak dilakukan eksplorasi baru tidak bisa beroperasi lagi,” bebernya.
Dalam waktu dekat, dilakukan diskusi dari hasil kunjungan, baru diajukan rekomendasi ke pihak terkait/kementerian masing-masing. Kunjungan dari pusat tidak hanya mengenai insentif fisikal, namun diharapkan menghasilkan reformasi peraturan kontrak hulu migas yang dapat mendongkrak peningkatan produksi.
“Diharapkan industri hulu migas tetap bagus. Investasi dipermudah, menjadi investor friendly, supaya mereka berminat dan melakukan investasi tambahan, baik eksplorasi dan pengeboran tambahan. Bila tidak ketersediaan migas dapat habis,” kata Azhari.
“Sekitar pertengahan Oktober nanti, dilakukan pembahasan dari hasil kunjungan, next belum tahu karena keputusan bukan dari kita,” timpalnya. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria