Industri perbankan dinilai masih menyimpan optimisme pada 2023. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut situasi seperti krisis 2008 tidak akan terjadi.
BALIKPAPAN - Direktur Group Riset LPS Herman Saheruddin mengatakan, risiko krisis global memang tetap harus diwaspadai. Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh pelaku usaha harus tiarap selama periode 2023. “Kalau masyarakat malah menganggap bahwa resesi global adalah sinyal untuk berhenti ekspansi dan berhemat, efeknya bakal menjadi bumerang,” jelasnya, akhir pekan lalu.
Saat ini, penyokong ekonomi Indonesia disebutnya sudah sehat dan kukuh. Termasuk, industri perbankan yang menjadi perhatian dari LPS. Dia menunjukkan angka capital adequacy ratio (CAR) sudah mencapai 25,6 persen per Agustus. Itu artinya, dana cadangan perbankan yang disiapkan untuk lebih dari standar minimal, yakni 8 persen.
Dari segi likuiditas, perbankan nasional juga mempunyai kinerja yang baik. Per Juli 2022, tercatat rasio loan to deposit ratio (LDR) berada di angka 81,43 persen. Artinya, sebagian besar dana yang didapat simpanan sudah disalurkan menjadi kredit. “Ini artinya, bank di Indonesia punya dana darurat yang cukup dan likuid. Dua hal yang menjadi syarat utama bank sehat,” jelasnya.
Pertimbangan lain yang membuat LPS yakin bank masih tangguh hingga tahun depan adalah penyebab krisis global saat ini. Saat 2008, dipicu oleh runtuhnya industri keuangan di Amerika Serikat. Hal itu membuat arus keuangan perbankan di Indonesia ikut terdampak.
Sedangkan, krisis tahun ini disebabkan oleh pandemi serta konflik geopolitik. Pada dasarnya, hal tersebut tak akan berdampak besar pada perbankan. “Mayoritas ekonomi Indonesia saat ini didorong dari konsumsi lokal. Jadi, selama masyarakat masih keluar dan belanja, seharusnya ekonomi tidak akan terseret resesi global,’’ jelasnya
Sementara itu, Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, sehatnya dunia perbankan bukan berarti tak melakukan antisipasi. Hingga saat ini, pihaknya terus mengumpulkan premi dari bank untuk berjaga jika terjadi kasus bank yang bangkrut. “Sejak 2005, kami telah membayar klaim simpanan senilai Rp 1.413 triliun. Atau, sekitar 96,84 persen dari simpanan yang layak bayar,” tuturnya.
Namun demikian, Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian DPP Generasi Muda Pembaharuan (Gempar) Indonesia, Maudy C Palar tetap meminta pelaku usaha untuk melihat potensi Indonesia mengalami resesi pada 2023 akibat tekanan ekonomi global yang semakin kuat. Ini menandakan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang begitu tinggi. “Di tengah inflasi yang sangat tinggi, kita perlu mengapresiasi pemerintah bahwa pemerintah berhasil menekan inflasi di angka 4,7 persen di mana di negara maju sudah mencapai lebih dari 10 persen,” kata Maudy, Rabu (5/10).
CEO Klik Panen ini menuturkan, terkait potensi resesi ini APBN 2023 harus dijaga dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, penggunaannya berjalan efektif, dan tidak dibelanjakan untuk kegiatan yang tak perlu.
“Hal ini diperlukan demi menjaga stabilitas neraca keuangan kita, sehingga orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa terbantu oleh APBN 2023 lewat program-program yang buat oleh kementerian/lembaga terkait,” imbuhnya.
Maudy menilai, Kementerian Sosial harus mempercepat program-program Perlindungan Jaminan Sosial, Perlindungan Keluarga Harapan dan lainnya. Pasalnya, Kementerian Sosial merupakan salah satu leading sector pemerataan kesejahteraan sosial di balik ramalan resesi tersebut.
Pemerintah juga harus menjaga demand dan suplai masyarakat baik di Ibu Kota maupun di daerah. Jika demand dan suplai tidak merata maka faktor kenaikan harga sembako dan komoditas lainnya berpotensi semakin meningkat.
“Pemerintah harus menjaga dan memberikan kepastian regulasi soal investasi apalagi tahun depan juga menjadi tahun politik untuk Indonesia, pasalnya tahun politik bagi pengusaha adalah hal yang sangat rawan dan sering dihindari untuk ekspansi bisnisnya,” jelasnya.
Meskipun 2023 diramalkan mengalami resesi, pemerintah Indonesia tidak boleh pesimistis. Menjadi tuan rumah Presidensi G20 harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi ekonomi. Apalagi 2023 mendatang Indonesia akan memimpin ASEAN. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus bekerja sama menjalin sinergi, berkolaborasi membangun pemulihan ekonomi Indonesia. (jpg/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria