TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi peduli perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Berau, yang telah dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, kemarin (17/10).
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau atas terlaksananya kegiatan ini.
Dia sangat berharap jalinan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan BPJS Ketenagakerjaan ke depan senantiasa terjalin baik, dalam upaya memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja rentan lintas sektor yang ada di Kabupaten Berau.
"Sejatinya, kegiatan ini adalah suatu langkah postitif, di samping langkah nyata kita dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Tidak dapat dimungkiri, bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Berau meningkat menjadi 5,88 persen diakibatkan oleh pandemi Covid-19," ujar Juniarsih.
Dijelaskannya, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak bagi setiap pekerja, baik sektor formal maupun informal. Untuk itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat wajib bagi seluruh badan usaha perusahaan dan seluruh penyedia kerja, terutama yang bergerak di sektor-sektor kerja dengan risiko tinggi.
"Karena itu saya mengimbau dan mewajibkan kepada para pimpinan perusahaan maupun swasta yang beraktivitas usaha di wilayah Kabupaten Berau, untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada pekerja rentan dan turut berpartisipasi dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan selama 12 bulan, melalui penyaluran dana CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat pekerja rentan," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau Sonny Alonsye menjelaskan, selain sosialisasi tersebut juga dirangkai simbolis penyerahan manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan periode Januari sampai Desember 2022 sebesar Rp 105,6 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati. Selain itu simbolis BSU Batch 1 sebesar Rp 2.874.000.000 untuk 4.790 tenaga kerja.
"Sebagai tindak lanjut Inpres No 4 Tahun 2022, kami gelar sosialisasi ini dengan mengundang 92 peserta dari BUMN, BUMD dan Perusahaan lainnya," jelas Sonny.
Pihaknya juga mengapresiasi dukungan bupati yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100 nelayan selama periode 12 bulan. Selain itu perusahaan dan perbankan yang telah menyalurkan dana CSR-nya untuk perlindungan pekerja rentan, dengan membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
"Yakni PT BUMA Lati sebanyak 1.500 orang, PT Buma Binungan 1.500 orang, Inhutani 500 orang, PT KLK Group 400 orang, Bank BNI 2000 orang dan BPD Kaltimtara 1.000 orang," terangnya.
Lanjut dijelaskannya, data pekerja rentan yang diperolehnya yaitu data dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2021 dari Dinas Sosial Kabupaten Berau, terdapat 12.540 pekerja rentan /kurang mampu, data pelaku UMKM 9.100 orang dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau serta data dari Dinas Pertanian dan Peternakan sekitar 12.700 orang, Dinas Perikanan 4.000 orang sehingga total pekerja sektor kurang mampu yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 38.340 orang.
"Dengan metode menyalurkan dana APBD, dana corporate social responsibility (CSR) atau sumber dana lainnya untuk membiayai iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan," bebernya.
Harapannya juga disampaikannya, dengan adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Disnakertrans mengajukan perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam penganggaran APBD Pemkab Berau tahun 2023, supaya perlindungan kepada pekerja rentan dilaksanakan secara meluas dan maksimal.
"Dan untuk perusahaan agar turut berpartisipasi mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," tutupnya. (mar/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post