Ribuan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kaltim di bawah binaan DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kaltim berharap pemerintah, khususnya Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberi ruang bagi keberlangsungan pelaku usaha saat IKN Nusantara dibangun.
ARI ARIEF, Penajam
ari.arief@kaltimpost.co.id
PERMINTAAN ini cukup beralasan. Agar pelaku UMKM di Kaltim tidak jadi penonton saat megaproyek agenda pembangunan IKN diluncurkan. Ketua DPD Iwapi Kaltim Ernawaty Gaffar mengatakan, organisasi yang dia nakhodai telah membina keanggotaan pelaku UMKM sekira 20 ribu orang, tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Agar mereka tak jadi penonton, Ernawaty menggagas penyelenggaraan event gebyar UMKM bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim dengan menampilkan produk unggulan masing-masing pelaku UMKM kabupaten/kota se-Kaltim yang jadi binaan Iwapi. Rencananya digelar di Gedung Dome atau Balikpapan Sport & Convention Center (BSCC) akhir 2022 atau awal 2023.
Iwapi ingin menunjukkan bahwa produk pelaku UMKM di Kaltim khususnya dari kalangan perempuan, sebagian besar sudah berstandar internasional dan banyak yang sudah di ekspor ke sejumlah mancanegara. “Produk UMKM Kaltim itu tidak kalah dengan produk dari provinsi lain, termasuk produk luar negeri. Kita sudah buktikan, dengan melakukan ekspor sejumlah negara,” ujarnya.
Bahkan tawaran ekspor produk UMKM Kaltim ke Malaysia, khususnya produk makanan dan minuman dengan bebas bea masuk disambut antusias pihaknya. Seperti diketahui, Atase Perdagangan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia Deden Muhammad Fajar Shidiq mengungkapkan, saat ini pemerintah Malaysia telah membebaskan izin ekspor produk UKM makanan dan minuman dari Indonesia. Ini, disebutnya menjadi peluang besar bagi pelaku UKM Indonesia, yang ingin memperluas pasar di negeri tetangga itu.
Ketua DPP Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo mendukung gagasan ini, terlebih Iwapi juga menjadi salah satu organisasi mitra Apindo Kaltim, keberadaan pelaku UMKM di Kaltim juga perlu diberdayakan dengan berbagai program berkelanjutan secara sinergi atau kolaborasi semua stakeholders. Sinergi program semacam ini, tegas Slamet, juga wajib didukung semua pihak.
Bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, khususnya perusahaan BUMN–swasta dan perusahaan anggota Apindo Kaltim. Karenanya, selain mendorong pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) yang lebih merata untuk pelaku UMKM di Kaltim, Apindo juga akan membantu lewat program “UMKM Apindo Akademi”, yang menjadi program nasional Apindo selama beberapa tahun lalu.
Melalui pembinaan, pelatihan dan monitoring. “Program ini, diasuh pengusaha nasional, Ronal Walla, pemilik perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk. Dia berpengalaman dan sangat konsen dalam pembinaan UMKM. Kami akan undang Pak Ronal untuk hadir ke Kaltim,” ujar Slamet.
Ia mengungkapkan, jika pembangunan IKN Nusantara terealisasi, maka sedikitnya akan ada 1,5 juta orang yang akan masuk ke Kaltim, khususnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), termasuk daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Pembangunan IKN memberi dampak multiplier effect yang cukup besar bagi pengusaha daerah termasuk pelaku UMKM.
“Barangkali, kita tidak perlu muluk-muluk terlibat langsung dalam megaproyek IKN. Cukup memenuhi kebutuhan jutaan orang yang masuk, melalui produk makanan dan minuman, warung makan, rumah sewa, properti dan lainnya,” ucap dia.
Dengan demikian, peluang beragam produk UMKM Kaltim tetap terbuka lebar bersaing sehat saat pembangunan IKN Nusantara. “Tentu, kita memerlukan kebijakan dari pemerintah, khususnya Badan Otorita IKN. Termasuk, dukungan semua stakeholders di Kaltim dalam berkolaborasi memberdayakan pelaku UMKM di Kaltim,” tuturnya. (ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria