Hadirnya lembaga keuangan syariah telah memberi semangat baru bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh, terutama dalam hal akses pembiayaan dan layanan keuangan yang dikhawatirkan melibatkan unsur riba. Namun, akselerasinya tidak terlalu cepat. Saat ini, pangsa kredit syariah baru sebesar 6,42 persen.
SAMARINDA - Meski masih rendah, ekonomi syariah terbukti terus mengalami peningkatan dari sisi kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan disertai penurunan risiko. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, ekonomi syariah juga memiliki resiliensi baik dan mampu terus tumbuh dalam kondisi pandemi.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan pembiayaan syariah di Kaltim yang terus meningkat selama satu tahun terakhir. Pada triwulan III 2022, penyaluran pembiayaan perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang disertai penurunan risiko pembiayaan dan meningkatnya DPK. Perkembangan DPK rumah tangga Kaltim syariah tumbuh 28,61 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,94 persen (yoy).
Di samping itu, Ricky menjelaskan, risiko pembiayaan (non-performing financing) mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 2,02 persen menjadi 1,67 persen. Rasio NPF tersebut berada di bawah risiko pembiayaan perbankan pada periode yang sama sebesar 2,60 persen.
Di sisi lain, DPK syariah tumbuh positif 9,97 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,14 persen (yoy). Pangsa DPK syariah tercatat sebesar 7,63 persen dari total DPK perbankan Kaltim, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa triwulan sebelumnya yang sebesar 7,71 persen.
Walau demikian, kinerja perbankan syariah masih terus tumbuh dengan baik. Hal ini menandakan ada pangsa ekonomi syariah yang bisa terus didorong. “Untuk meningkatkan pangsa syariah, Kaltim terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah untuk ekonomi Kaltim yang lebih inklusif,” jelas Gozali, Selasa (20/12).
Dalam tiga tahun terakhir, posisi Indonesia dalam indikator Global Islamic Economy terus meningkat. Pada 2021, Indonesia berhasil menduduki peringkat 4 pada seluruh sektor industri halal seperti sektor makanan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan media rekreasi. Namun posisi tersebut didorong karena besarnya pangsa pasar industri halal nasional terhadap global, seperti pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia, bukan karena kapasitas produksi sebagai produsen di sektor industri halal.
Berkaca pada potensi pasar industri halal yang sangat besar, berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta harus tetap melanjutkan dan memperkukuh ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, demi mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat Ekonomi Syariah dan Produsen Halal Dunia.
Untuk mendukung itu, setiap tahun BI Kaltim bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) melaksanakan pendampingan untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
Melalui sertifikasi halal, produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki kesempatan untuk dibeli oleh konsumen yang lebih luas. Tidak terbatas pada pasar domestik, sertifikasi halal juga membantu produk UMKM untuk terlibat dalam pasar global.
“Berkaca pada pengalaman kami dalam melaksanakan pendampingan ekspor, dengan memiliki sertifikat halal UMKM akan lebih dilirik barang atau produk kepada pasar atau negara dengan mayoritas muslim, seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam hal pemberdayaan ekonomi syariah, BI Kaltim terus mendorong perkembangan usaha-usaha syariah khususnya dari sektor ekonomi kreatif. Keberadaan ekonomi kreatif saat ini mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB), juga banyak menyerap tenaga kerja, serta menghidupkan industri lain, seperti pengolahan, kemasan, distribusi transportasi periklanan, desain produk, jasa dan sewa lahan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Bahkan ekonomi kreatif Indonesia saat ini menyumbang Rp 1.100 triliun atau sekitar 7,5 persen dari pendapatan nasional. Bank Indonesia mengembangkan platform Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) untuk mempertemukan para pelaku usaha syariah di sektor fesyen dan makanan atau minuman halal. IKRA Indonesia menjadi wadah pengembangan usaha syariah secara holistic termasuk pengembangan kapasitas, penguatan branding, marketing, dan akses pasar nasional maupun global.
Tujuan IKRA Indonesia untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan usaha syariah, sehingga mampu menembus dan bersaing di pasar global serta meningkatkan peluang kolaborasi antarpelaku usaha syariah.
“Setiap tahun UMKM BI mendampingi UMKM terpilih dari Kaltim untuk mengikuti kegiatan kurasi IKRA, dan dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan flagship internasional, yaitu International Sharia Forum (ISEF). Seluruh upaya-upaya ini dilakukan agar ekonomi syariah bisa terus berkembang, dan membawa ekonomi Kaltim yang lebih inklusif,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria