BPJS Ketenagakerjaan regional Kalimantan berhasil memberikan perlindungan kepada 90 persen atau 75.553 orang pekerja rentan. Lebih baik dibanding provinsi lain di wilayah Kalimantan. Capaian ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Gubernur Kaltim Isran Noor.
====
PENGHARGAAN tersebut disampaikan orang nomor satu di Bumi Etam tersebut dalam kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kaltim dengan tema Sinergi Pemerintah Provinsi Kaltim Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Menuju Universal Coverage, di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Gunung Bakaran, Balikpapan, Sabtu (31/12).
"Bagus kinerjanya BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim. Saat ini, cakupan kepesertaan sudah mendekati angka sempurna. Termasuk kepada pekerja rentan seperti petani dan nelayan juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota,” ujar Isran.
Ia mencontohkan, wilayah Paser yang pekerja rentannya berjumlah sekitar 32 ribu orang, sudah mendapat kepastian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Kutai Kartanegara yang paling banyak, 35.440 orang," sambungnya.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryani mengatakan, kehadiran Gubernur Kaltim Isran Noor yang saat ini juga berperan sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diharapkan dapat mengajak seluruh pemerintah di tingkat provinsi untuk peduli terhadap perlindungan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Pertama, kami apresiasi kepada Pak Gubernur Kaltim Isran Noor. Karena wilayah kerja kita Kalimantan, di sini untuk coverage share Kalimantan Timur sendiri, tertinggi," ujar Rini. Dia menyebut, untuk seluruh Kalimantan, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja di Kaltim sudah mencapai 66 persen.
Nah, dari 66 persen itu terdiri dari segmen pekerja penerima upah atau pekerja di perusahaan, dan segmen bukan penerima upah atau pekerja rentan, serta segmen jasa konstruksi. "Proyek fisik. Seperti yang ada di depan mata kita proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Nah, itu salah-satu bagian dari 66 persen peserta," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri. Sudah semestinya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Yakni optimalisasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang melibatkan 19 kementerian dan kepala daerah seluruh Indonesia.
"Inilah yang kita laksanakan hari ini, kami bersinergi, kami berkolaborasi, yaitu bagaimana agar bisa mengangkat seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Kaltim agar mereka para pekerja bisa dilindungi oleh negara melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Itu tujuan kami," urainya.
Dalam kegiatan itu, pihaknya juga menyerahkan laporan klaim dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kanwil Kalimantan. Yakni klaim kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kehilangan pekerjaan, sekitar Rp 2 triliun.
"Kita juga sudah memberikan beasiswa dan kita juga sudah menyalurkan bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah tujuan kita itu, melaporkan apa yang sudah dilakukan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan untuk masyarakat, khususnya di Kaltim," katanya.
Menurutnya, peran serta kepala daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat besar andilnya dalam menyejahterakan para pekerja. Sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, tentunya BPJS Ketenagakerjaan sudah sepatutnya bersinergi dengan seluruh komponen pemerintahan untuk mencapai tujuan cakupan perlindungan yang maksimal.
"Semua pemerintahan di wilayah kerja Kalimantan aktif. Hanya saja, ada yang langsung diterima dengan baik, ada juga yang masih dalam proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Harapan kita di tahun 2023, dengan adanya Permendagri Nomor 84 terkait APBD 2023, maka komponen Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah," imbuhnya. (ami/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria