BALIKPAPAN - Kondisi resesi global yang sempat dikhawatirkan bakal terjadi hingga saat ini ternyata tidak berdampak langsung ke Indonesia. Akan tetapi, masih ada pekerjaan rumah yang harus ditangani. Berupa kenaikan inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan, selama periode Januari sampai September 2022, inflasi tahun ke tahun Kota Minyak cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada September, yaitu sebesar 6,26 persen. Sedangkan secara inflasi kalender di bulan yang sama berada di 5,16 persen.
“Berbeda sekali dengan pola pada 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, inflasi kita berada di angka 3,13 persen. Ketika perekonomian normal atau sebelum pandemi di 2019 inflasi kita 1,88 persen. Lalu, di tahun 2020 sempat mengalami penurunan 0,65 persen, naik lagi di 2021 menjadi 2,28 persen. Namun hanya beberapa saat, 2022, terlepas dari Covid-19 sebentar saja kenaikan begitu meroket, melebihi target nasional di angka 5 persen lebih,” beber Kepala BPS Balikpapan Mustaqim, Selasa (3/1).
Penyebab utama kenaikan inflasi, ucap Mustaqim dikarenakan kendala stok barang. Menurutnya, inflasi ada yang terkait barang dikendalikan pemerintah, tapi juga disebabkan volatilitasnya tinggi. Volatilitas tinggi, seperti beras, cabai, ataupun tomat.
Bila melihat kembali dari pola inflasi yang terjadi, dirinya mengatakan, beberapa komoditas bisa dapat memicu tapi juga bisa menjadi deflasi. Dari Januari hingga September tahun lalu, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi selalu berubah. Di bulan Januari 2022, tercatat inflasi disebabkan kenaikan harga minyak goreng, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam.
Sedangkan pada September, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras menjadi deflasi. “Tingginya inflasi di tahun lalu juga dipicu tiket pesawat dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga membuat harga transportasi umum yang harus dibayar masyarakat turut naik,” ungkapnya.
Dia lantas menyampaikan, tidak selamanya pola inflasi ini selalu berdampak negatif terhadap perekonomian terutama secara makro, karena malah bisa saja meningkatkan perekonomian. Hanya saja, yang menerima dampak paling terasa dengan kenaikan inflasi ialah kepada masyarakat berpenghasilan tetap, seperti pegawai pabrik ataupun pegawai sipil negara (PNS).
“Bila tidak ada kenaikan pendapatan yang ditetapkan pemerintah, otomatis akan membuat perekonomian masyarakat tersebut berdampak. Mereka akan jadi gelagapan menghadapinya,” kata Mustaqim.
Oleh karena itu, sebagai bantalan ekonomi agar tidak terlalu jatuh pemerintah telah memutuskan menambah upah minimum (UMK) yang naik hampir 6 persen lebih. Itu adalah upaya untuk mengimbangi laju inflasi. “Masyarakat dengan penghasilan tetap memang harus ditolong dengan kebijakan tersebut, bila tidak mereka tidak akan mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang terjadi,” pungkasnya. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria