JAKARTA–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional. OJK mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPR Syariah.
“POJK BPR Syariah ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 yang menekankan penguatan kelembagaan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPR Syariah secara efektif,” kata Direktur Humas OJK Darmansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).
Aturan tersebut dirilis untuk menciptakan proses perizinan BPR Syariah yang lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan BPR Syariah yang lebih tertata dan kuat. Sejumlah aspek kelembagaan pengaturan utama BPR Syariah yang disempurnakan. Meliputi pendirian BPR Syariah, perizinan pendirian BPR Syariah, kepemilikan, dan perubahan modal.
Kemudian, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif, kegiatan usaha BPR Syariah, jaringan kantor, sinergi BPR Syariah, dan Cabut Izin Usaha (CIU) atas permintaan pemegang saham.
Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPR Syariah, termasuk penyesuaian zona pendirian BPR Syariah. “Penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPR Syariah,” jelasnya.
Dalam POJK juga diatur penyesuaian terhadap perizinan pendirian BPR Syariah yang terdiri dari percepatan jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. Kemudian, penempatan modal disetor, penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon Pemegang Saham Pengendali BPRS, serta kewajiban BPR Syariah untuk segera melakukan kegiatan usaha setelah izin diberikan.
Tak hanya itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPRS. Hal ini dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Peningkatan cakupan jaringan kantor dan penerapan sinergi BPRS di tengah era teknologi yang semakin masif saat ini juga diatur lebih lanjut dengan harapan BPRS dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien kepada masyarakat.
Terutama, dalam upaya perlindungan konsumen, mekanisme pencabutan izin usaha BPR Syariah atas pemegang saham diatur untuk memberi kepastian bagi penyelesaian kewajiban nasabah dan masyarakat.
“Implementasi POJK BPR Syariah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPR Syariah bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional,” tandasnya. (jpg/kri/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria