BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan berusaha meringankan beban para petani di tengah lonjakan harga pupuk. Mereka siap mendistribusikan bantuan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 6,1 ton dan NPK 64 ton. Ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 500/K.770/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk/Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berharap, alokasi pupuk subsidi yang telah disetujui pada Desember 2022 dapat meminimalisasi dampak kenaikan harga pupuk subsidi. Terutama, harga-harga produk pertanian. Mengingat luasan wilayah pertanian yang terbatas, pupuk subsidi yang diberikan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan petani.
“Saya telah menyetujui alokasi pemberian pupuk bersubsidi tersebut. Secara teknis, tentang luas lahan pertanian dan jumlah petani bisa dikonfirmasi kembali ke DP3 (Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan),” kata Rahmad, Selasa (10/1).
Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud meliputi jenis pupuk dan sebaran kecamatan. Dari enam kecamatan di Balikpapan, tiga di antaranya mempunyai lokasi tanam pangan, perkebunan, hingga peternakan. Wilayah Balikpapan Timur tercatat sebagai basis pertanian dengan lahan terluas, baik hortikultura hingga peternakan. Disusul Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat.
Rahmad menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha tani dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai). Lalu, subsektor tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih) dan subsektor tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan tebu rakyat) dengan luasan lahan maksimal 2 hektare.
“Sebelum mengalokasikan (pupuk bersubsidi) sudah dilakukan perhitungan. Semoga tercukupi. Kalaupun ada keterbatasan nanti kami coba komunikasikan ke pusat, agar ada penambahan jika memang kekurangan. Karena ini kan bersifat subsidi, jadi alokasi pupuk mesti dijaga agar tidak salah penempatannya dan supaya tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Sesuai keputusan regulasi, alokasi, dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea Rp 2.250 per kg, pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) Rp 2.300 per kg, dan pupuk NPK Formula Rp 3.300 per kg. Sedangkan untuk pupuk urea nonsubsidi kisaran Rp 13.000-15.000 per kg, NPK Pelangi nonsubsidi Rp 13.000-13.500 per kg.
Kemudian, berdasarkan keputusan wali kota Balikpapan tersebut, pada 2023 ini, pemerintah bakal menyediakan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 6.112 kg atau 6,1 ton untuk urea dan NPK 64.483 kg atau 64 ton lebih. Sebelumnya, awak media telah pula bertemu dengan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Balikpapan Heria Prisni.
Dia mengungkapkan, kendati jumlah petani di Balikpapan mencapai 4.000 orang, tidak semua bisa mendapat pupuk subsidi. Heria berkata, sesuai peruntukan pupuk subsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang memenuhi persyaratan. Sehingga, kemungkinan besar dengan luasan sawah padi hanya 40 hektare, dan pertanian cabai sekitar 80 hektare ketersediaan jumlah pupuk tersebut akan berlebih.
Petani yang tidak dapat menerima pupuk bersubsidi terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi. Hal tersebut pastinya berdampak terhadap harga produk pertanian lokal, utamanya sayuran. “Kita tidak mempunyai banyak petani padi. Dan lebih banyak ke sayuran, dengan adanya persyaratan atau regulasi pusat mereka terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi,” ujarnya.
Sesuai sebaran, petani di Balikpapan Timur mendapat alokasi pupuk subsidi terbanyak, yakni pupuk urea 3.074 kg dan NPK 33.821 kg. Adapun Balikpapan Utara diberikan alokasi 324 kg pupuk urea dan NPK 16.182 kg. Kemudian, Balikpapan Barat mendapat alokasi pupuk urea 2.714 kg serta NPK 5.510 kg. Sedangkan Balikpapan Selatan dengan alokasi 8.970 kg pupuk NPK.
Pupuk tersebut dialokasikan setiap bulannya secara bertahap. Dijelaskan, di awal tahun 2023, bulan Januari ini, pupuk yang tersedia akan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan selanjutnya, yakni 719 kg pupuk urea dan 7.200 kg pupuk NPK. Agar petani dapat lebih mempersiapkan masa tanam baru.
Guna menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan pupuk, DP3 juga berusaha menyediakan limbah dari kotoran sapi di rumah potong hewan (RPH) supaya dapat dimanfaatkan petani sebagai kompos. Kemudian, dari pihak PLTU terdapat limbah pembakaran batu bara yang kini sedang dilakukan uji coba.
Hasil limbah tersebut memiliki kandungan urea cukup tinggi, sehingga bisa bermanfaat bagi petani. Pemberian secara gratis, cuma-cuma, sudah lebih dari 20 ton. “Dari limbah RPH dan PLTU ini mudah-mudahan bisa membantu petani. Ini diharapkan menjadi alternatif di tengah semakin mahalnya harga pupuk,” pungkasnya. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria