BALIKPAPAN - Rencana pemisahan penyeberangan truk bahan bakar minyak (BBM) masih mendapat pertentangan dari operator kapal feri penyeberangan Kariangau, Balikpapan-Penajam. Apalagi dari sisi angkutan, feri diklaim memiliki standar keselamatan yang lebih baik dibandingkan kapal LCT yang disorong sebagai sarana penyeberangan.
Direktur Utama PT Tranship Indonesia Ulumuddin Rady menegaskan, tidak ada urgensi bagi regulator di Penyeberangan Kariangau-Penajam untuk memisahkan angkutan truk BBM ke pelabuhan lain, apalagi menggunakan LCT. Terlebih alasan pemisahan disebut karena standar keselamatan.
"Alasan standar keselamatan sangat tidak mendasar. Karena menurut saya, kapal feri itu lebih aman dibanding kapal LCT. Baik di sisi fasilitas keselamatan maupun jenis kapalnya. Apalagi, alasan tidak boleh bercampur penumpang, bukannya sejak awal sudah dipisah, kami ketika muat truk BBM tidak akan mengangkut penumpang dan kendaraan umum. Itu komitmen kami," ungkap Ulumuddin, Selasa (10/1).
Dia menjelaskan, kapal feri misalnya, karena tergolong kapal penumpang, dalam hal perawatan kapal, setiap perusahaan wajib melakukan docking setahun sekali. Berbeda dengan kapal barang dengan masa 2,5 tahun. Itu pun dibolehkan perpanjang melalui nota dinas. "Di sisi maintenance saja kami lebih baik. Ini sudah harga mati docking setahun sekali," tegasnya.
Adapun terkait sertifikat dangerous goods (DG), yakni sertifikat yang menjamin standar keselamatan mengangkut barang berbahaya seperti truk BBM, lanjut Ulumuddin, sudah jadi atensi perusahaan. Tidak hanya dirinya tapi semua perusahaan yang beroperasi di Penyeberangan Feri Kariangau-Penajam. Dan tahun ini, dirinya yakin pihaknya sudah mengantongi sertifikat tersebut.
"Kapal saya sudah diperiksa. Dan perusahaan lain sudah mengajukan. Kalau saya, dari semua syarat tinggal melengkapi muster point atau tempat evakuasi saja. Selebihnya sudah lengkap di kapal termasuk awak kapal sudah memiliki segala syarat yang diminta BKI (Biro Klarifikasi Indonesia). Saya yakin insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa dikeluarkan sertifikat DG. Menunggu rekomendasi saja," bebernya.
Jika dibandingkan kapal LCT yang disorong sebagai sarana penyeberangan truk BBM, Ulumuddin yang juga memiliki kapal sejenis menyebut, sangat meragukan standar keselamatan. Baginya, mulai dari operasi pemuatan di pelabuhan, kapal LCT rawan terhadap arus pasang surut air laut. Belum lagi ketika mengangkut truk BBM, sesuai standar operasionalnya, maka tidak boleh ada penumpang dalam hal ini sopir truk yang naik di atas kapal LCT.
"Namanya kapal barang, hanya boleh ada awak kapal. Sementara mau dikemanakan sopir truk itu. Kondisinya terbuka pula, kasihan sopir. Belum lagi, soal standar pemadaman api jika terjadi kebakaran. Sementara, di kapal feri sudah ada semua. Saya juga punya LCT dan saya juga punya pelabuhan. Bisa saja saya ambil, bahkan pernah ditawari, tapi ini kan soal keselamatan dan ada "piring nasi" teman-teman di Kariangau. Pun selama ini tidak ada masalah," urainya.
Kaltim Post berusaha menghubungi BKI Samarinda untuk menanyakan lebih jauh terkait sertifikasi dan standar keselamatan penyeberangan dan jenis kapal apa yang memang bisa digunakan untuk mengangkut truk BBM. Namun karena kesibukan, seorang perwakilan BKI Samarinda minta awak media untuk melihat surat dari BKI pusat yang sudah dibagikan ke Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Balikpapan dan Indonesian National Ferry Owner Association (INFA) Balikpapan.
Dalam surat bernomor B.09444/SV.301/KI-22 tertanggal Jakarta, 1 Agustus 2022, perihal "Survey & Sertifikasi Pernyataan Pemenuhan Untuk Kapal Penumpang Penyeberangan Pengangkut Barang Berbahaya tersebut, pihak pemilik atau operator kapal diminta mengajukan penambahan notasi “DG” pada sertifikat klasifikasi ke BKI. Untuk memenuhi persyaratan desain kapal sebagai kapal pengangkut muatan berbahaya.
Selain itu, ada gambar yang harus tersedia dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan sebagai kapal penyeberangan pengangkut muatan berbahaya baik untuk ruangan kendaraan jenis terbuka (open roro spaces) dan tertutup (closed roro space).
Antara lain Safety & fire control plan; Sistem pipa suplai air pemadam kebakaran; Sistem deteksi kebakaran dan sistem alarm kebakaran (berlaku wajib ruangan kendaraan jenis tertutup (closed roro space); Sistem pengaturan ventilasi udara; Sistem penyemprotan air bertekanan/fixed pressure water-spraying untuk pemadam kebakaran; Hazardous area dan peralatan listrik yang berada di dalamnya.
Pada dokumen/gambar tersebut harus secara jelas mencantumkan pada etiket dokumen/gambar “direncanakan untuk mengangkut muatan berbahaya”. Gambar-gambar tersebut agar dikirim ke BKI (melalui BKI Cabang) untuk mendapatkan persetujuan.
Selanjutnya, BKI akan melakukan pemeriksaan kesesuaian desainnya terhadap Perdirjen termasuk akan menginformasikan tambahan gambar dokumen (bila perlu). Persetujuan gambar-gambar tersebut dan adanya notasi “DG” pada sertifikat klasifikasi menjadi persyaratan penerbitan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, M Takwim menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan, maka memang diperlukan sarana yang khusus membantu menyeberangkan distribusi truk tangki BBM dari Balikpapan ke PPU.
"KSOP melihat ada kebutuhan distribusi BBM dari Balikpapan ke Penajam. Namun, selama ini kan pengangkutannya menggunakan kapal feri di Penyeberangan Kariangau-Penajam. Kapal feri itu kan kapal penumpang dan barang, sehingga sesuai aturan, pengangkutannya tidak boleh dicampur dengan barang berbahaya," ungkap Takwim.
Armada pengangkutan sendiri menggunakan kapal LCT. Menurut Takwim, jenis kapal ini tidak masalah asal sesuai dengan standar keselamatan berlayar. Dipastikan pihaknya akan turun langsung mengecek apakah sudah sesuai atau tidak dengan syarat keselamatan berlayar. "Standar keselamatan akan menjadi perhatian kami. Ini atensi kami," lanjutnya. (ndu/k15)
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria