INFLASI 2022 tercatat di atas target 3±1 persen (yoy), tepatnya berada pada rentang 5,45–6,05 persen (year on year/yoy). Namun, seiring kondisi perekonomian yang membaik, termasuk pengendalian Covid-19 yang sesuai harapan akan membuat inflasi kembali ke sasaran. Juga karena ada normalisasi dampak penyesuaian tarif seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, tahun ini intensivitas program tim pengendalian inflasi daerah (TPID) melalui Gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) dalam memperkuat pasokan bahan pangan bagi wilayah Kaltim turut menjadi faktor utama penahan inflasi Kaltim yang lebih tinggi.
Termasuk kebijakan Bank Indonesia menyesuaikan BI 7 Days Reverse Repo Rate dan kebijakan lainnya di sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan dalam kerangka bauran kebijakan, sebagai langkah pre-emptive, forward looking, dan front loaded bagi tantangan inflasi ke depan. “Sehingga pada tahun ini, inflasi Kaltim kami perkirakan kembali kepada rentang target sasaran 3±1 persen (yoy),” jelasnya, Jumat (13/1).
Kembalinya inflasi pada rentang target, menurut Ricky, disebabkan normalisasi dampak penyesuaian tarif seperti BBM dan PPN pada tahun lalu. Selain itu, melandainya beberapa harga komoditas utama turut menahan tekanan inflasi, khususnya terhadap produk turunan CPO yang pada tahun sebelumnya berada pada level harga yang tinggi.
Selain itu, faktor baseline inflasi diprakirakan relatif tinggi pada 2022 yang menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian inflasi Kaltim pada 2023. Berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan oleh TPID di wilayah Kaltim utamanya dalam kerangka GNPIP.
Sinergi dalam GNPIP mencakup perluasan Kerjasama Antar-Daerah (KAD), penyelenggaraan Operasi Pasar daerah rentan gejolak inflasi, serta implementasi gerakan urban farming dan digital farming. Program kerja TPID Provinsi dan Kota/Kabupaten pada 2022 tetap mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah. (ndu/k8)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria