Desakan untuk menghadirkan lembaga sendiri agar mengoptimalkan pungutan ekspor batu bara terus menguat. Sebab, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini memiliki potensi besar.
BALIKPAPAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali mengubah mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memungut sekaligus menyalurkan dana kompensasi batu bara. Molornya pembentukan BLU batu bara dipastikan berakhir batal, karena ada opsi skema pungut salur dana kompensasi akan dilakukan oleh badan usaha melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP).
Berdasarkan laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mitra Instansi Pengelola PNBP merupakan badan yang membantu mengelola PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan di sini dapat berbentuk BUMN, BUMD, swasta, atau badan lain.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, mengatakan baik itu BLU atau MIP sama-sama berfungsi pungut salur dana kompensasi batu bara. Hanya bedanya, BLU dikelola pemerintah, MIP oleh badan usaha.
Hendra menegaskan, pengusaha lebih memilih pembentukan BLU yang dikelola pemerintah ketimbang MIP. Menurut dia, pemerintah sebagai regulator bisa menjamin keadilan dan kesetaraan penerapan skema pungut salur.
"Pemerintah mungkin bisa memaksa semua pelaku usaha mengikuti skema, jadi kita lebih yakin kalau ini di bawah pemerintah. Meskipun terbuka wacana MIP bisa dikelola swasta atau asosiasi, tapi ini kan duitnya dari pelaku usaha ke pelaku usaha lagi, muter di situ bukan ditumpuk jadi PNBP," jelasnya seperti dikutip dari kumparan, Sabtu (14/1).
Meski demikian, dia menyebut para pengusaha hanya ingin segera pembentukan badan yang mengelola pungutan ekspor batu bara segera dilakukan, apakah itu akhirnya diubah menjadi MIP maupun tetap berbentuk BLU. "Pada akhirnya, pemerintah sebagai regulator, kita mesti mematuhi. Cuma ini masih dalam taraf penyusunan konsep jadi lebih baik. Kita prefer itu dilaksanakan oleh pemerintah dalam skema BLU," tegasnya.
Selain itu, Hendra menegaskan kembali usulan pengusaha yang ingin ada perubahan formula harga batu bara acuan (HBA) sebelum mekanisme pungutan ekspor batu bara diterapkan. Adapun para pengusaha telah lama mengeluhkan ketidakseimbangan antara indeks yang mewakilkan harga batu bara Australia, NEX dan GCNC, yang terlampau tinggi dibandingkan indeks harga batu bara Indonesia, yaitu ICI dan Platt's.
Kebanyakan pembeli batu bara asal Indonesia mengacu kepada indeks ICI. Dengan demikian, terjadi disparitas atau jurang yang sangat jauh antara pendapatan dengan kewajiban pembayaran royalti pengusaha batu bara.
"Sebelum lembaganya terbentuk harusnya formula HBA direvisi dulu karena ini sangat mendesak, karena lembaga ini nanti akan menetapkan tarif kompensasi. Sebelum diterapkan, tentu HBA harus dibenerin kalau enggak kita bayarnya jauh lebih tinggi daripada harga jual," tutur Hendra.
Menurut anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar, perubahan nama itu bukan menjadi masalah esensial. Yang terpenting, bagaimana penerimaan negara dalam bentuk PNBP bisa optimal. “Memang sejak awal DPR minta beda. Entah apa nama entitas khusus hasil rapat RDP dengan Menteri ESDM dan pelaku usaha. Namun apa pun namanya, entah gotong royong atau apalah itu, yang terpenting PNBP harus masuk ke negara,” katanya.
Gunhar mendesak perubahan pilihan nama entitas khusus dalam mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara dari sebelumnya berbentuk BLU bisa segera rampung. Apabila pembahasannya berlarut-larut, maka berujung pada kerugian negara. “Kalau masalah perubahan pilihan nama entitas ini terlalu lama. Negara bisa rugi karena penjualan batu bara terus berjalan,” kata legislator PDIP itu.
Menurutnya pelaksanaan pungutan ekspor batu bara yang diatur di luar mekanisme BLU sudah tepat. Sebaliknya, dengan pola BLU harus ada setoran untuk dana pendidikan dan kesehatan dan UMKM. Hal itu seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.
“Sedangkan dengan mekanisme MIP, entitas itu hanya akan menjalankan fungsi tunggal, yakni sebagai lembaga ‘himpun-salur’. Melalui skema himpun-salur tersebut, PLN dan industri semen, pupuk, dan industri tertentu hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO,” terangnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) juga sudah meminta kejelasan pemerintah terkait kebijakan kompensasi dari kewajiban pasok batu bara domestik atau DMO tahun ini. Sebab, rencananya dilakukan lewat instrumen badan pungutan mirip Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara dinilai mendesak untuk mencegah adanya penyelewengan pemenuhan DMO. Hanya saja, rencana pembentukan badan pungutan batu bara itu belakangan kembali ditinjau ulang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Otoritas energi dan sumber daya mineral itu menganggap pembentukan badan khusus untuk memberi kompensasi DMO batu bara tidak efisien.
“Kalau memang itu tidak bisa dirilis dengan kondisi yang sekarang nanti akan berulang-ulang karena kebijakan DMO kita juga terasa denda dan lainnya sangat berat,” kata Ketua Umum Aspebindo Anggawira.
Menurutnya, BLU batu bara mendesak untuk segera dibentuk, sebab harga batu bara di pasar internasional dan dalam negeri masih mengalami disparitas yang cukup lebar. Berlarutnya pembentukan BLU berpeluang memunculkan celah adanya penyelewengan dalam pemenuhan DMO.
“Urgensi dari BLU itu kan saling adanya keseimbangan antara harga yang dijual dalam negeri dan luar negeri, subsidinya business to business, kalau dalam konteks sekarang dalam caping itu kan ibaratnya DMO itu boleh dibilang rentan,” kata dia.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan mekanisme penerapan BLU batu bara akan diganti. Dia mengaku mekanisme yang dibahas selama ini masih banyak kekurangan sehingga molor dari yang ditargetkan rampung di akhir tahun 2022.
"Memang BLU yang kemarin diusulkan masih ada handicap-nya (kekurangan), kalau ikut mekanisme itu kan masih ada mandatory spending (pengeluaran wajib)," ujarnya, Jumat (6/1). Dia mengungkapkan, mekanisme pungutan dan penyaluran dana kompensasi batu bara untuk pengusaha yang memasok batu bara ke PT PLN (Persero) sebaiknya dilakukan oleh pengusaha sendiri, bukan oleh badan khusus.
"BLU ini konsepnya untuk bisa kontribusi tarik salur, baiknya ini dilakukan oleh para pengusaha sendiri. Tidak usah BLU," lanjutnya. (ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria