Beri Perlindungan Pengusaha Lokal, Aptrindo Minta Pengawasan Ekstra dari Pemerintah

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 23 Januari 2023 | 13:21 WIB
ilustrasi
ilustrasi

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pemerintah memberi “rambu-rambu” atau porsi lebih kepada pengusaha lokal di tengah makin ketatnya persaingan. Mengingat saat ini mereka telah memberi lampu hijau kepada perusahaan asing untuk beroperasi di dalam negeri.

 

BALIKPAPAN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan, kenyataan di lapangan, saat ini perusahaan luar negeri itu masuk mendirikan perusahaan di daerah, lalu mereka juga menjalankan usaha logistik dan memberi investasi besar-besaran. Itu berdampak pada pengusaha lokal, karena tidak mampu bersaing.

“Karenanya kita harap pemerintah jangan membiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, pengusaha daerah bakal jadi penonton,” tegasnya saat berkunjung ke Balikpapan, pekan lalu. Gemilang mengatakan, harus ada pengawasan. Seperti pemerintah tidak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengusaha luar tersebut.

Sebab menurutnya, subsidi tersebut semestinya hanya ke lokal supaya mereka tetap dapat bersaing. Apalagi, pengusaha luar berinvestasi dengan suku bunga yang murah, berbalik dengan pengusaha lokal dengan suku bunga mahal. Terlebih, kini dengan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah pasti memberi daya tarik.

“Ketika pengusaha dalam negeri ingin berinvestasi dikenakan suku bunga hingga 12 persen, sedangkan yang dari luar hanya 3-4 persen. Padahal, tidak semua perusahaan berada di level yang sama, atau tidak bisa bersaing secara apple to apple. Kue pembangunan di dalam negeri ini mestinya lebih dipelihara kepada pengusaha lokal untuk bangsa kita sendiri,” bebernya.

Pemerintah, kata Gemilang harus hadir di tengah pengusaha lokal, supaya keadilan ekonomi terjalin. Begitupun regulasi perizinan yang harus ditekankan. Mengingat kini melalui online single submission (OSS) sangat mempermudah, tetapi bila regulasi tidak diawasi bisa merugikan pengusaha lokal.

“Regulasi investasi atau usaha bagi pemilik modal lokal dan luar negeri mestinya dibedakan. Pengusaha lokal harus lebih dipermudah, supaya mereka juga bisa berkembang sehingga harus diberi kesempatan,” ujar Gemilang.

Menghadapi persaingan global serta pemindahan IKN ke Benua Etam, Ketua Aptrindo Kaltim Ibrahim menambahkan, kesiapan sarana transportasi dari perusahaan di daerah perlu ditingkatkan. Meski tidak mengulas jumlah angkutan truk yang beroperasional di kawasan IKN, tapi menurutnya jumlah saat ini masihlah kurang.

“Penambahan dan peremajaan pasti harus dilakukan pengusaha daerah, karena bila tidak kita akan tertinggal dengan pengusaha-pengusaha dari luar daerah ataupun dari luar negeri, unit yang ada di IKN sekarang juga masih kurang. Dari itu, Aptrindo harus bisa menjembatani dan melakukan jemput bola, pengusaha daerah harus bergerak secara mungkin agar kue-kue pembangunan ini bisa kita rasakan bersama,” pungkasnya. (ndu/k15)

Ulil

Yin.khazan@gmail.com

Editor : izak-Indra Zakaria